Anggaran PEN Rp 695 T, Airlangga: Terealisasi 34,1 Persen

Reporter

Caesar Akbar

Editor

Rahma Tri

Sabtu, 12 September 2020 12:23 WIB

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam The 7th US-Indonesia Investment Summit di Mandarin Oriental Hotel, Jakarta Pusat, Kamis, 21 November 2019. Tempo/Fajar Pebrianto

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa realisasi anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional alias PEN telah mencapai Rp 236,76 triliun atau 34,1 persen dari pagu sebesar Rp 695,2 triliun. Untuk menggenjot serapan anggaran, pemerintah sedang menyiapkan operasionalisasinya.

Usulan-usulan program tersebut antara lain beli produk UMKM, tambahan LPDB, voucher pariwisata, hibah pariwisata, dan termasuk perluasan Banpres Produktif. “Dengan total anggaran sebanyak Rp203,90 triliun di tahun 2020 dan Rp110,2 triliun di 2021, program Perlindungan Sosial meliputi PKH, sembako, bansos, Kartu Prakerja, diskon listrik, dan BLT akan terus dioptimalkan. Hal ini dilakukan untuk meningkatan sisi permintaan,” ujar Airlangga Hartarto dalam keterangan tertulis, Sabtu, 12 September 2020.

Berdasarkan sektor, Airlangga mengungkapkan realisasi anggaran PEN untuk UMKM sudah mencapai 91,4 persen dari alokasi Rp123 triliun dan kesehatan mencapai 31,6 persen dari alokasi Rp 87,5 triliun. Sementara itu, pos untuk perlindungan sosial sudah terealisasi mencapai 62,8 persen dari pagu Rp 203 triliun, kemudian untuk sektoral kementerian dan pemda mencapai 27,8 persen dari pagu Rp 106 triliun. Sedangkan, untuk sektor korporasi dan insentif usaha, Menko belum mengungkapkan angka capaiannya namun menyebut pagu anggaran keduanya yakni masing-masing Rp 53,5 triliun dan Rp 120,61 triliun.

Adapun dalam penanganan Covid-19, kata Airlangga, Indonesia berhasil meningkatkan tingkat kesembuhan pasien Covid-19. Sehingga per tanggal 11 September tingkat kesembuhan sebesar 71,21 persen. Tercatat sebanyak 20 provinsi memiliki presentase tingkat kesembuhan di atas rata-rata nasional.

Airlangga menegaskan bahwa pemerintah akan selalu menjaga keseimbangan antara aspek kesehatan dan ekonomi. Setiap program pemulihan ekonomi nasional, akan mengedepankan penerapan protokol kesehatan sebagai prasyarat utama dalam pelaksanaan program.

Advertising
Advertising

“Pemerintah terus memberikan dukungan terhadap sektor kesehatan tercermin dari alokasi budget untuk sektor kesehatan sebesar Rp 87,5 triliun di 2020 dan Rp 25,4 triliun di 2021,” tutur Airlangga.

Baca juga: Kritik Alokasi Anggaran Penanganan Corona, Rizal Ramli: Nggak Nyambung

Berita terkait

Selain AstraZeneca, Ini Daftar Vaksin Covid-19 yang Pernah Dipakai Indonesia

5 jam lalu

Selain AstraZeneca, Ini Daftar Vaksin Covid-19 yang Pernah Dipakai Indonesia

Selain AstraZeneca, ini deretan vaksin Covid-19 yang pernah digunakan di Indonesia

Baca Selengkapnya

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

8 jam lalu

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

KPK mengatakan, kuasa hukum Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor seharusnya berperan mendukung kelancaran proses hukum.

Baca Selengkapnya

Heboh Efek Samping AstraZeneca, Pernah Difatwa Haram MUI Karena Kandungan Babi

11 jam lalu

Heboh Efek Samping AstraZeneca, Pernah Difatwa Haram MUI Karena Kandungan Babi

MUI sempat mengharamkan vaksin AstraZeneca. Namun dibolehkan jika situasi darurat.

Baca Selengkapnya

Komnas PP KIPI Sebut Tidak Ada Efek Samping Vaksin AstraZeneca di Indonesia

14 jam lalu

Komnas PP KIPI Sebut Tidak Ada Efek Samping Vaksin AstraZeneca di Indonesia

Sebanyak 453 juta dosis vaksin telah disuntikkan ke masyarakat Indonesia, dan 70 juta dosis di antaranya adalah vaksin AstraZeneca.

Baca Selengkapnya

Fakta-fakta Vaksin AstraZeneca: Efek Samping, Kasus Hukum hingga Pengakuan Perusahaan

1 hari lalu

Fakta-fakta Vaksin AstraZeneca: Efek Samping, Kasus Hukum hingga Pengakuan Perusahaan

Astrazeneca pertama kalinya mengakui efek samping vaksin Covid-19 yang diproduksi perusahaan. Apa saja fakta-fakta seputar kasus ini?

Baca Selengkapnya

Jokowi Resmikan Bendungan Tiuk Suntuk di NTB, Pembangunannya Telan Biaya Rp 1,4 Triliun

1 hari lalu

Jokowi Resmikan Bendungan Tiuk Suntuk di NTB, Pembangunannya Telan Biaya Rp 1,4 Triliun

Presiden Joko Widodo alias Jokowi meresmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, NTB, pada Kamis, 2 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Jokowi Resmikan Jalan 5 Inpres di NTB Senilai Rp 211 Miliar: Anggaran yang Tidak Kecil

1 hari lalu

Jokowi Resmikan Jalan 5 Inpres di NTB Senilai Rp 211 Miliar: Anggaran yang Tidak Kecil

Jokowi meresmikan pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) pada Kamis pagi, 2 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Ratusan Ribu Hektare Sawit Ilegal Kalimantan Tengah akan Diputihkan, Dinas Perkebunan Mengaku Tidak Dilibatkan

3 hari lalu

Ratusan Ribu Hektare Sawit Ilegal Kalimantan Tengah akan Diputihkan, Dinas Perkebunan Mengaku Tidak Dilibatkan

Lebih dari separo lahan sawit di Kalimantan Tengah diduga berada dalam kawasan hutan. Pemerintah berencana melakukan pemutihan sawit ilegal.

Baca Selengkapnya

22 Ribu Hektare Lahan Sawit PT SCP Diduga Berada dalam Kawasan Hutan, Kerap Memicu Kebakaran

3 hari lalu

22 Ribu Hektare Lahan Sawit PT SCP Diduga Berada dalam Kawasan Hutan, Kerap Memicu Kebakaran

22 ribu hektare perkebunan sawit PT Suryamas Cipta Perkasa (PT SCP) masuk kawasan hutan hidrologis gambut di Kalimantan Tengah.

Baca Selengkapnya

Kala Jokowi dan Gibran Disebut sebagai Bagian dari Keluarga Besar Golkar dan PAN

4 hari lalu

Kala Jokowi dan Gibran Disebut sebagai Bagian dari Keluarga Besar Golkar dan PAN

Ini alasan Partai Golkar dan PAN menyebut Jokowi dan Gibran sebagai bagian dari keluarga besar partainya.

Baca Selengkapnya