TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menggelar kick-off meeting Pemeriksaan atas Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dalam Penanganan Pandemi Covid-19, di Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa, 8 September 2020.

"Untuk menjamin agar penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi dilakukan dalam tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan efektif, dibutuhkan pemeriksaan pengelolaan keuangan dan tanggung jawab keuangan negara yang menyeluruh," ujar Ketua BPK Agung Firman Sampurna, saat memberikan sambutan di depan Presiden Joko Widodo.

Ia mengatakan situasi kedaruratan akibat pandemi ini telah membuat pemerintah pusat maupun daerah mengambil sejumlah langkah-langkah luar biasa. Mulai dari Penerbitan Perppu 2020 hingga kebijakan realokasi dan refocusing anggaran.

Meski begitu, Agung mengatakan permasalahan tata kelola akan selalu muncul. Ia mencontohkan satu sisi secara makro ada indikasi kontraksi atas pengeluaran pemerintah. Padahal saat yang sama pemerintah mendorong pelaksanaan anggaran guna menahan laju perlambatan ekonomi.

"Dengan keadaan pandemi yang ditetapkan sebagai kedaruratan, prinsip tata kelola yang baik, seperti transparansi dan akuntabilitas harus tetap diterapkan. Dalam kondisi apapun, kita wajib patuh terhadap ketentuan perundang-undangan," kata Agung.

<!--more-->

Agung mengatakan permasalahan tata kelola dalam penanganan pandemi tak hanya soal penganggaran dan pelaksanaan. Banyak otoritas yang terlibat dan begitu besar risiko penularan yang harus ditekan.

"Skala masalah tata kelola yang dicakup dalam pemeriksaan ini nantinya begitu luas sehingga diistilahkan semesta pemeriksaan atau audit universe," kata Agung.

Pemeriksaan ini, kata dia, dilakukan dengan terlebih dulu melakukan identifikasi dan penilaian risiko secara mendalam sehingga kami menyebut pemeriksaan ini sebagai risk based compehensive audit. Karena itu, ia mengatakan dalam 3 bulan terakhir, seluruh auditorat keuangan negara di BPK telah secara intensif melakukan pengumpulan data dan informasi terkait objek pemeriksaan yang akan dilaksanaan.

Baca juga: Anggota DPR Usul BPK Periksa Kerugian Pertamina