Bappenas: Jumlah Tes Corona RI Terendah, Tingkat Positif Tertinggi di Dunia

Rabu, 2 September 2020 21:00 WIB

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa (kiri) dan Menteri Perhubungan Budi karya Sumadi berbincang sebelum Sidang Kabinet Paripurna bersama Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara, Jakarta, Senin, 6 Januari 2020. TEMPO/Subekti.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional alias Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan kehadiran vaksin Covid-19 akan menjadi kunci pemulihan ekonomi akibat pandemi. Alasannya saat ini Indonesia masih memiliki tingkat positivitas Covid-19 yang tinggi. Belum lagi, jumlah tes yang dilakukan di Tanah Air pun masih relatif rendah.

"Indonesia kalau berdasarkan jumlah tes corona per minggu, per seribu penduduk, dari Februari 2020 sampai dengan 31 Agustus 2020, kita termasuk yang terendah di dunia," ujar Suharso dalam rapat bersama Komisi Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat, Rabu, 2 September 2020.

Bila mengikuti syarat dari Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, negara yang telah memenuhi angka jumlah tes per pekan per seribu penduduk itu harusnya berada pada kisaran garis 1. Sementara, Indonesia masih berada di bawah 0,1.

Suharso melanjutkan, Indonesia juga menjadi negara dengan tingkat positivitas atau positivity rate yang tinggi. Indonesia menjadi negara yang diwarnai merah dengan tingkat positivitas pada kisaran 10-20 persen.

"Toh begitu, kita adalah positivity rate tertinggi, kita lihat Indonesia merah antara 10-20 persen. Ternyata saya cek hari ini kita masih 17 persen, jadi dari 100 orang yang dites, 17 orang positif," ujar Suharso. "Menjadi benar bahwa game changer-nya adalah ditemukannya vaksin."

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memperkirakan pemulihan ekonomi hingga semester I 2021 belum akan berlangsung maksimum. Pasalnya penyebaran Covid-19 diperkirakan masih membayangi dunia pada paruh pertama tahun depan.

"Pada semester I tahun depan kita tidak bisa mengasumsikan pemulihan yang full power karena pasti covid masih akan jadi salah satu faktor yang menahan pemulihan konsumsi, investasi, maupun pemulihan ekonomi global," ujar Sri Mulyani.

Sri Mulyani mengatakan ketidakpastian akibat Covid-19 masih akan terjadi lantaran vaksinasi dari virus tersebut diperkirakan baru akan meluas pada semester II 2021. Sehingga perekonomian tahun depan akan sangat bergantug kepada pemulihan ekonomi pada paruh kedua. "Ini memberi pengaruh seberapa tinggi pemulihan 2021," ujarnya.

Pemerintah mengasumsikan pertumbuhan ekonomi pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2021 pada kisaran 4,5-5,5 persen. Angka tersebut telah mempertimbangkan pemulihan ekonomi pada tahun ini yang sudah terjadi namun belum maksimum lantaran pagebluk yang belum berakhir.

"Jadi karena pengaruh Covid-19 belum sepenuhnya akan hilang di semester I tahun depan, kami preidiksi pemulihan tidak akan strong full power. Semester 2 kami bisa mengharapkan kalau vaksinasi sudah bisa dilakukan dan bisa memberi confident," tutur Sri Mulyani.

Berita terkait

Cerita Sandiaga di Hari Lebaran 2024, dari Salat Id, Temui Orang Tua hingga Hadir di Istana

18 hari lalu

Cerita Sandiaga di Hari Lebaran 2024, dari Salat Id, Temui Orang Tua hingga Hadir di Istana

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno membagikan momen lebarannya di akun Instagram pribadi @sandiuno.

Baca Selengkapnya

Polemik Kabar KPK Digabung dengan Ombudsman

24 hari lalu

Polemik Kabar KPK Digabung dengan Ombudsman

Kabar peleburan KPK dengan Ombudsman menimbulkan polemik. Bappenas membantah tengah membahas peleburan tersebut.

Baca Selengkapnya

Awal Mula Berhembus Kabar KPK Digabung dengan Ombudsman

24 hari lalu

Awal Mula Berhembus Kabar KPK Digabung dengan Ombudsman

tersiar kabar KPK akan dihapuskan lalu digabungkan dengan Ombudsman, bagaimana awalnya?

Baca Selengkapnya

ICW Ungkap Rencana KPK Hapus Bidang Penindakan dan Gabung Ombudsman Telah Dibahas di Bappenas

27 hari lalu

ICW Ungkap Rencana KPK Hapus Bidang Penindakan dan Gabung Ombudsman Telah Dibahas di Bappenas

Peneliti ICW Kurni Ramadhana mengatakan rencana KPK bubar lalu gabung Ombudsman bukan isapan jempol, sudah dibahas di Bappenas.

Baca Selengkapnya

Sebut Kepulauan Seribu Cocok Jadi Food Estate, Pj Gubernur DKI Heru Budi Bakal Lakukan Ini

35 hari lalu

Sebut Kepulauan Seribu Cocok Jadi Food Estate, Pj Gubernur DKI Heru Budi Bakal Lakukan Ini

Heru Budi menyebut Kepulauan Seribu cocok jadi food estate alias lumbung pangan di DKI Jakarta. Berikut hal yang bakal dilakukan Pj Gubernur DKI itu.

Baca Selengkapnya

Penerapan Cukai Minuman Berpemanis Diklaim Bisa Tekan Penyakit Diabetes, Jantung dan Stroke

36 hari lalu

Penerapan Cukai Minuman Berpemanis Diklaim Bisa Tekan Penyakit Diabetes, Jantung dan Stroke

Bappenas mengklaim penerapan cukai minuman berpemanis dalam kemasan akan menekan penyakit diabetes, jantung dan stroke di masyarakat.

Baca Selengkapnya

Cukai Minuman Berpemanis Berlaku Tahun Ini, Bappenas: Sudah Sesuai RPJMN

36 hari lalu

Cukai Minuman Berpemanis Berlaku Tahun Ini, Bappenas: Sudah Sesuai RPJMN

Bappenas sebut penerapan cukai minuman berpemanis dalam kemasan tahun ini sudah sesuai dengan rencana pembangunan.

Baca Selengkapnya

PBB Luncurkan Buku Kisah Nyata Upaya Mencapai SDGs.

38 hari lalu

PBB Luncurkan Buku Kisah Nyata Upaya Mencapai SDGs.

PBB meluncurkan "Those Not Left Behind", buku berisi 22 kisah nyata tentang upaya mencapai SDGs.

Baca Selengkapnya

Heru Budi Akan Kembangkan Food Estate di Kepulauan Seribu: Kaya Potensi Ikan, Rumput Laut..

39 hari lalu

Heru Budi Akan Kembangkan Food Estate di Kepulauan Seribu: Kaya Potensi Ikan, Rumput Laut..

Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyatakan lahan di Kepulauan Seribu cocok dipakai sebagai food estate bagi DKI Jakarta pada 2025.

Baca Selengkapnya

Alasan Makan Siang Gratis Dibahas Pemerintah, Bappenas: Mencontoh Negara Maju

47 hari lalu

Alasan Makan Siang Gratis Dibahas Pemerintah, Bappenas: Mencontoh Negara Maju

Bappenas menyebut bahwa program makan siang gratis mencontoh kebijakan yang sudah ada di sejumlah negara berpendidikan maju.

Baca Selengkapnya