TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil tengah sibuk mencari berbagai sumber pembiayaan alternatif untuk membangun daerahnya. Karena bagi Emil, sapaan Ridwan Kamil, harga paling mahal dari seorang pemimpin adalah political will atau kemauan politik.

"Kalau kepala daerah gak mau susah seperti saya, belanja APBD saja secukupnya, gak usah bermimpi, gak usah berkejar-kejaran, menambahi pekerjaan, menunggu lima tahu selesai, Pilkada lagi," kata Emil dalam webinar Kemenkeu pada Rabu, 2 September 2020.

Tapi bagi Emil, itu bukanlah hakikat dari seorang pemimpin. Menurut dia, pemimpin harus bersemangat dan membawa perusahaan dan terobosan bagi daerahnya.

Emil percaya di mana ada inovasi, di situ ada percepatan. Menurut dia, inovasi pembiayaan pun dibutuhkan, terutama di era Covid-19 dan disrupsi saat ini. "Uang kami habis untuk Covid-19, ekonomi tidak bergerak," kata dia.

Lalu apa yang dilakukan Emil?

1. Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)

Dalam webinar ini, Emil mengatakan dirinya sedang menggenjot pembiayaan oleh badan usaha dan swasta untuk pembangunan daerah. "Saya lagi bersemangat, membangun tanpa APBD," kata dia.

Dua skema sedang dijalankan. Pertama yaitu KPBU biasa dengan Viability Gap Fund (VGF) dari PT Sarana Multi Infrastruktur, perusahaan negara yang menjadi Special Mission Vehicle (SMV) di bawah Kemenkeu.

<!--more-->

Satu proyek telah berjalan yaitu Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Regional Legok Nangka di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Proyek senilai Rp 3,45 triliun ini mendapatkan dukungan VGF dari PT SMI sebesar Rp 1,7 triliun.

Tapi, Emil tidak puas dengan skema ini. "Prosesnya bisa tapi lama," dia. Untuk itu, terobosan yang dilakukan Emil adalah memperbanyak KPBU melalui perusahaan negara atau daerah.

Cara ini sedang dilakukan Emil, yang akan membangun rumah sakit di Jawa Barat. Ia akan menugaskan langsung BUMD di Jawa Barat untuk menggarap proyek ini. "Tanpa lelang," kata dia.

Setelah itu, barulah BUMD tersebut yang akan melakukan lelang Business to Business (B2B) dengan sektor swasta yang berminat. "Cari partner dengan beauty contest," ujarnya.

2. Pinjaman Daerah

Selain itu, beberapa waktu lalu pemerintah pusat telah menyetujui pinjaman daerah untuk Jawa Barat. Pinjaman ini bersumber dari anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Tapi dalam praktik di lapangan, tidak semua daerah tertarik atau mau menggunakannya, alias berutang ke pemerintah pusat.

Selain Jawa Barat, yang mendapatkan pinjaman adalah DKI Jakarta. Tapi khusus untuk Jawa Barat, nilai pinjamannya mencapai Rp 4 triliun. "Bunganya 0 persen, setelah administrasi," kata dia.

<!--more-->

Pinjaman ini dibagi dalam dua tahun. Untuk tahun 2020 ini, total pinjaman mencapai Rp 1,904 triliun yang akan digunakan untuk 110 kegiatan. Sementara pada 2021, total pinjaman mencapai Rp 2,098 triliun untuk 73 kegiatan.

Ratusan kegiatan ini tersebar dalam berbagai bentuk. Rinciannya yaitu: infrastruktur lingkungan (irigasi dan drainase), infrastruktur logistik (jalan dan jembatan), infrastrtuktur sosial (puskesmas, fasilitas kesehatan), perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), hinga penarataan kawasan khusus (alun-alun, destinasi wisata, creative center).

3. Dana Umat, Kredit Bank, sampai Obligasi Daerah

Di luar itu, Emil pun masih melihat ada sumber pembiayaan lain yang potensial. Mulai dari dana umat, kredit perbankan, Corporate Social Responsibility (CSR), sampai Obligasi Daerah.

Salah satu tindakan sudah dilakukan pada pinjaman bank. Di daerahnya, Emil punya PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk alias Bank BJB. "Setelah sekian lama, baru tahun kemarin saya paksa proaktif untuk memberikan pinjaman ke daerah di Jawa Barat," kata dia.

Selama ini, Emil melihat Bank BJB terlalu fokus untuk memberikan kredit konsumer. Untuk itu, kini telah ada kredit khusus untuk infrastruktur daerah. Bank BJB pun kini mulai bisa menyediakan pinjaman untuk kabupaten dan kota di Jawa Barat, untuk pembangunan aspal, jalan, dan yang lainnya.

Baca juga: Ridwan Kamil Sebut Proyek Infrastruktur Jawa Barat Butuh Rp 600 T