TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sudah menyiapkan sejumlah proyek infrastruktur di daerahnya. Hanya saja, berbagai proyek ini tidak akan cukup jika hanya mengandalkan APBD Jawa Barat yang hanya Rp 40 triliun per tahun.
"Jawa Barat butuh Rp 600 triliun untuk mencapai kualitas pembangunan provinsi modern," kata Ridwan Kamil dalam webinar Kemenkeu pada Rabu, 2 September 2020.
Maka jika hanya mengandalkan APBD, kata Ridwan Kamil atau Emil, butuh waktu sekitar 60 tahun lamannya. Sebab dari Rp 40 triliun, alokasi untuk infrastruktur di APBD hanya Rp 10 triliun. Emil berharap waktu tersebut bisa dipangkas menjadi 10 tahun saja.
Untuk itu, Emil bergegas meletakkan fondasi sistem agar kekurangan pendanaan ini bisa ditutupi lewat Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), maupun obligasi daerah. Prosedur sedang dipangkas. "Saya lagi bersemangat, membangun tanpa APBD," kata dia.
Saat ini, salah satu proyek KPBU sebenarnya sudah berjalan, yaitu Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Regional Legok Nangka di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Proyek senilai Rp 3,45 triliun ini mendapatkan dukungan Viability Gap Fund (VGF) untuk proyek ini lewat PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) sebesar Rp 1,7 triliun.
"Pak Gubernur ini sangat aktif progresif," kata Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu Luky Alfirman memuji Ridwan Kamil dalam acara yang sama.
Emil mengucap syukur atas dukungan dana ini. Akan tetapi, Ia menyebutkan proyek infrastruktur lain di Jawa Barat masih banyak. Setidaknya, ada 11 proyek lain yang menunggu, yaitu Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) JatigedeS, PAM Bandung Raya, rumah sakit provinsia, lampu penerangan jalan provinsiG dan Geopark Ciletuh. Proyek lainnya Sistem Pengolahan Air Limbah (SPAL) Domestik Bandung Raya, SPAL Domestik Cirebon Raya, Bandara Nusawiru, Kolam Retensi Kabupaten Bandung, Shortcut Cibungur - Tanjung Rasa dan jaringan kereta api metropolitan Bandung Raya
Dari daftar ini, Emil menyebut ada proyek yang tidak bisa bergantung pada anggaran pemerintah daerah semata, yaitu transportasi publik. "Sampai akhir zaman susah," kata dia.
Sebab, praktik di negara lain, transportasi publik memang tidak feasible dalam jangka pendek. Sehingga, Emil menilai mustahil berharap kabupaten kota akan bisa membangun MRT hingga LRT dengan dana mereka sendiri. "Tidak akan pernah bisa," kata dia.
Dalam catatan Tempo, Ridwan Kamil pernah menggagas proyek transportasi publik Metro Kapsul saat menjadi Wali Kota Bandung. Sampai kini, proyek ini belum ada kelanjutan lagi. Prototipenya memang ada, tapi sekedar dipajang di alun-alun Bandung.
