OJK Sebut Banyak Program Layanan Keuangan ke UMKM Terhenti Akibat Pandemi

Minggu, 30 Agustus 2020 21:03 WIB

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Wimboh Santoso meninggalkan gedung KPK setelah pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Selasa, 13 November 2018. Wimboh Santoso diperiksa sebagai saksi untuk pengembangan penyelidikan kasus tindak pidana korupsi aliran dana bailout Bank Century yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 6,7 triliun. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Wimboh Santoso mengatakan digitalisasi akses pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM kepada ekosistem keuangan menjadi sangat penting di tengah pandemi Covid-19 ini.

Pasalnya, banyak program yang sudah dijalankan OJK pun menjadi terhambat lantaran situasi pagebluk ini. "Program sudah lama namun dengan Covid-19 banyak berhenti karena kita tidak bisa interaksi secara fisik. Sehingga digitalisasi adalah langkah yang harus kita lakukan," ujar Wimboh dalam konferensi video, Ahad, 30 Agustus 2020.

Wimboh mengatakan selama ini sektor UMKM, khususnya pelaku usaha mikro cenderung sulit untuk mengakses pembiayaan dari lembaga keuangan formal. Mereka kerap terkendala persoalan, misalnya administrasi hingga prospek, sehingga membutuhkan dukungan dari para pemangku kepentingan.

Secara angka, pengusaha sektor mikro tercatat sangat besar yaitu sekitar 63,35 juta pengusaha. Sektor ini melibatkan orang banyak meskipun setiap usaha tergolong kecil dan tradisional.

<!--more-->

"Mereka rata-rata hanya untuk hidup, bukan untuk kemewahan. Hanya untuk hidup. Ini yang berpotensi kita dorong menjadi backbone yang lebih besar lagi untuk menjadi usaha kecil, lalu menengah, dan harapannya menjadi besar," ujar Wimboh.

Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, sektor ini menyerap 97 persen tenaga kerja nasional serta berkontribusi 61 persen terhadap produk domestik bruto.

Untuk meningkatkan akses UMKM kepada ekosistem keuangan, beberapa program yang dilakukan antara lain dengan melakukan edukasi kepada mereka. "Bagaimana masyarakat yang gak bankable itu tanpa NPWP, tanpa catatan, asal punya KTP bisa kami layani meskipun kecil-kecil," ujarnya. Sedikitnya ada 33 ribu nasabah yang tercatat menggunakan layanan keuangan mikro tersebut.

Di samping itu sekarang pun layanan pembiayaan bisa lebih cepat dengan hadirnya Lakupandai, hingga branchless banking, yang memungkinkan perbankan tidak membuka cabang di berbagai daerah, melainkan hanya melalui agen. Semua layanan itu, kata Wimboh, tidak bisa berjalan cepat tanpa menerapkan digitalisasi. "Program digital ini bisa memberikan nilai lebih ke program yang telah disampaikan ini."

Baca juga: Dukung Sistem Pembayaran UMKM, Bos BCA Minta Izin Bentuk Platform E-Commerce

Berita terkait

Terkini: Penjelasan Wamendag Aturan Impor Tiga Kali Direvisi, Derita Warga Sekitar Smelter Nikel PT KFI

1 hari lalu

Terkini: Penjelasan Wamendag Aturan Impor Tiga Kali Direvisi, Derita Warga Sekitar Smelter Nikel PT KFI

Pemerintah telah merevisi kebijakan impor menjadi Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag Nomor 8 Tahun 2024. Wamendag sebut alasannya.

Baca Selengkapnya

Aturan Impor Tiga Kali Direvisi, Ini Penjelasan Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga

1 hari lalu

Aturan Impor Tiga Kali Direvisi, Ini Penjelasan Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga

Pemerintah telah tiga kali merevisi Peraturan Menteri Perdagangan tentang impor barang. Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga mengatakan ini....

Baca Selengkapnya

Bamsoet Terima Penghargaan Collaborator Network di Mata Lokal Awards 2024

1 hari lalu

Bamsoet Terima Penghargaan Collaborator Network di Mata Lokal Awards 2024

Penghargaan ini sebagai bentuk apresiasi terhadap berbagai peran Bamsoet dalam memajukan berbagai produk dalam negeri.

Baca Selengkapnya

Kepala Perwakilan BI Solo Sebut Kendala-kendala yang Masih Dihadapi UMKM

1 hari lalu

Kepala Perwakilan BI Solo Sebut Kendala-kendala yang Masih Dihadapi UMKM

Pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) harus konsisten menerapkan kualitas hasil produksi jika ingin bisa bertahan di tengah dinamika ekonomi.

Baca Selengkapnya

Pemerintah Tunda Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Kecil dan Pedagang Kaki Lima, Ini Tanggapan Asosiasi Industri UMKM

1 hari lalu

Pemerintah Tunda Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Kecil dan Pedagang Kaki Lima, Ini Tanggapan Asosiasi Industri UMKM

Kewajiban sertifiakasi halal UMKM ditunda, Asosiasi UMKM minta pemerintah lebih aktif sosialisasikan sertifikasi halal kepada UMKM dan PKL

Baca Selengkapnya

Samuel Sekuritas: IHSG Menguat di Tengah Naiknya Saham Perbankan Big Cap dan Grup Prajogo Pangestu

2 hari lalu

Samuel Sekuritas: IHSG Menguat di Tengah Naiknya Saham Perbankan Big Cap dan Grup Prajogo Pangestu

IHSG menutup sesi di level 7,328.1 atau +1,12 persen.

Baca Selengkapnya

BRI Regional Surabaya Buka Lowongan Kerja, Fresh Graduate Bisa Lamar

2 hari lalu

BRI Regional Surabaya Buka Lowongan Kerja, Fresh Graduate Bisa Lamar

Bank BRI membuka rekrutmen Brilian Banking Officer Program (BPOP) Batch 2 tahun 2024 periode 15-22 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Kunjungi Expo Dekranasda, Iriana Joko Widodo Belanja di UMKM Mitra Binaan Pertamina

2 hari lalu

Kunjungi Expo Dekranasda, Iriana Joko Widodo Belanja di UMKM Mitra Binaan Pertamina

Iriana tampak singgah ke stan UMKM mitra binaan Pertamina lalu membeli batik dan gelang.

Baca Selengkapnya

Airlangga Sebut Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Besar dan Menengah Tetap Berlaku Oktober 2024

3 hari lalu

Airlangga Sebut Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Besar dan Menengah Tetap Berlaku Oktober 2024

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa usaha menengah dan besar tetap harus membereskan kebijakan sertifikasi halal paling lambat 17 Oktober 2024.

Baca Selengkapnya

Garuda Indonesia Mempermudah Penumpang Beli Oleh-oleh Produk UMKM

3 hari lalu

Garuda Indonesia Mempermudah Penumpang Beli Oleh-oleh Produk UMKM

Maskapai Garuda Indonesia meluncurkan program 'Garuda Indonesia Oleh-Oleh' untuk mempromosikan produk UMKM

Baca Selengkapnya