TEMPO.CO, Jakarta - Diretur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad mempertanyakan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sektoral kementerian, lembaga, dan Pemerintah Daerah yang naik di 2021. Padahal, serapan anggaran sektoral K/L dan Pemda saat ini masih rendah.

"Ini tanda tanya besar. Kenapa realisasi di 2020 kecil, tapi 2021 anggaran jauh lebih tinggi," kata Tauhid dalam diskusi virtual Kamis, 27 Agustus 2020.

Adapun dana PEN untuk sektoral K/L dan Pemda bertambah menjadi Rp 136,7 triliun di 2021 dari sebelumnya Rp 106,1 triliun di tahun ini.

Sedangkan dana PEN lainnya justru turun. Seperti dana PEN untuk kesehatan turun dari Rp 87,5 triliun di 2020 menjadi Rp 25,4 triliun di 2021. Dana perlindungan sosial dalam PEN dari Rp 203,9 triliun menjadi Rp 110,2 triliun.

Dana PEN untuk usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM juga turun dari 120,6 triliun, menjadi Rp 48,8 triliun. Dana PEN untuk insetif usaha turun dari Rp 123,4 triliun menjadi Rp 20,4 triliun. Dan dana PEN untuk korporasi turun dari Rp 53,5 triliun menjadi Rp 14,9 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, realisasi anggaran program pemulihan ekonomi nasional atau PEN baru mencapai Rp 174,79 triliun per 19 Agustus 2020. Angka itu setara dengan 25,1 persen dari total anggaran yang sebesar Rp 695,2 triliun.

Sri Mulyani menjelaskan, pencairan anggaran yang cepat terjadi pada program dengan desain bantuan sederhana dan sudah sering dilalukan sebelumnya. "(Itu) Bisa cepat. Namun apabila belum, dan merupakan program usulan baru, kami melihat ada yang betul-betul sangat challenging sehingga eksekusinya butuh waktu," kata dia dalam rapat kerja dengan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat, Jakarta, Senin, 24 Agustus 2020.

Baca juga: Komite Covid-19 Perkirakan Anggaran PEN Kesehatan Hanya Terserap Rp 72,73 T