TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan salah satu kendala dalam penyerapan anggaran penanganan Covid-19 adalah perkara data. Ia mengatakan pemerintah harus memastikan bahwa anggaran yang telah disiapkan tersebut bisa mengalir secara tepat kepada target masyarakat yang dituju.

"Menyiram uang kepada masyarakat atau ekonomi tidak seperti menyiram toilet. Anda harus menyiram, lalu seseorang akan mengauditnya. Jadi harus bisa memastikan siapa sasarannya, apakah ada nama, alamat, atau nomor rekening penerimanya," ujar Sri Mulyani dalam diskusi daring, Rabu, 19 Agustus 2020.

Pemerintah, kata Sri Mulyani, juga harus memastikan apakah bantuan itu sampai di tangan orang yang berhak menerima bantuan tersebut. Sehingga, semua itu berkaitan dengan data yang dimiliki pemerintah.

Selain soal data yang harus termutakhir, kata Sri Mulyani, tantangan juga ada pada sistem penyaluran anggaran tersebut. Apakah dana itu akan disalurkan melalui perbankan, pos, atau melalui bentuk sembako. Ia mengatakan pemerintah sudah banyak mendiskusikan pelbagai bentuk kebijakan dalam tiga bulan terakhir.

"Awalnya kami mau melakukan ini atau itu, tapi kemudian datanya seperti itu, maka kita harus mengubah atau memodifikasi kembali desain kebijakan tersebut menyesuaikan dengan situasi," ujar Sri Mulyani.

<!--more-->

Tantangan lainnya, menurut Sri Mulyani, adalah banyaknya menteri baru di kabinet. Ia berujar tidak semua menteri mengetahui sistem birokrasi, kebijakan, maupun dokumen anggaran. Bahkan beberapa menteri benar-benar baru dan belum pernah bekerja di pemerintahan.

Sementara, saat Covid-19 menghantam, para menteri harus mengubah anggarannya, misalnya dipotong atau direalokasi. "Itu menjadi tantangan yang harus ditangani, sementara juga kita harus bekerja dari rumah," kata Sri Mulyani. "Jadi ini betul-betul seperti tantangan yang sangat menguji pemerintahan di seluruh dunia, hampir semua negara mengalaminya."

Ia mengatakan dalam kondisi ini semua menteri harus melihat secara mikro dan detail mengenai program dan anggarannya, mengetahui apa yang dilakukan dan mau menyalurkannya ke mana, serta menyalurkannya sesegera mungkin.

Hingga 6 Agustus 2020, realisasi anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional baru mencapai Rp 151,25 triliun atau 21,8 persen dari keseluruhan pagu anggaran Rp 695,2 triliun. Masalah penyerapan anggaran sempat menjadi sumber kemarahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi kepada para menterinya. Jokowi meminta jajarannya untuk bisa memacu penyerapan anggaran tersebut.

Baca juga: Cegah Stres, Sri Mulyani Baca Buku Agama hingga Nyanyi Lagu Didi Kempot