TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah mencanangkan dalam RPJMN 2020 - 2024 untuk menekan biaya logistik dari yang berada di level 23,2 persen turun menjadi 18 persen pada 2024.

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Agung Kuswandono mengatakan bahwa salah satu kekhawatiran Indonesia adalah posisi penilaian ease of doing business yang masih di papan tengah, apalagi ketika dibandingkan dengan negara Asean lain Indonesia cukup tertinggal.

"Mesti berbenah, harus berbenah lebih baik lagi, Indonesia sangat memprihatinkan meski potensi berkembang besar, grade negara investasi sudah sampai ke sana, Indonesia sudah dianggap tempat aman berinvestasi," paparnya, Senin 17 Agustus 2020.

Dia juga menyoroti masalah biaya logistik yang relatif masih tinggi dibandingkan dengan negara Asean, apalagi dengan Asia termasuk dunia. Indonesia masih jauh tertinggal.

Menurut Agung, bisa jadi masalahnya pada teknologi, infrastruktur, atau sumber daya manusia (SDM). Biaya logistik, tuturnya, harus dibicarakan lebih mendetail agar indonesia bisa lebih baik.

<!--more-->

"Tantangan ini kami hadapi dan selesaikan sehingga beberapa tahun ke depan [Indonesia] jadi negara yang mampu sebagai maritim terbesar di dunia. Biaya logistik 23,2 persen RPJMN 2020 lalu biaya logistik negara lain sudah sampai ke 4—5 persen," katanya.

Agung menegaskan bahwa guna menurunkan biaya logistik, pemerintah perlu bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan karena kelemahan selama ini adalah kebiasaan masing-masing yang membuat tidak berkesinambungan.

Dia mengemukakan bahwa pemerintah menyiapkan NLE (national logistic ecosystem), sebuah platform integrasi bagi seluruh pemangku kepentingan sehingga kebutuhan dokumen dapat dilakukan dalam sekali isi dengan prinsip berbagi data.

Langkah ini dimulai di Pelabuhan Batam dan akan dilanjutkan ke sejumlah pelabuhan hub lain, seperti Belawan, Tanjung Priok, Tanjung Perak, Makassar, Bitung, hingga Sorong.

Di sisi lain, Agung menjelaskan bahwa pemerintah juga mencanangkan Indonesia menjadi bagian dari rantai pasok global. "Kalau bermain di wilayah Indonesia, Asean, kikta bukan jadi negara maritim terbesar dunia, ini harus kita tunjukkan kita mampu," tuturnya.