TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan bercerita bahwa Presiden Joko Widodo atau Jokowi tidak tinggal diam dalam urusan penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat, apalagi di masa pandemi. Menurut Luhut, Jokowi acap tiba-tiba mengecek proses pemberian bantuan tersebut kepada menteri-menterinya.

"Beliau (Jokowi) cek tiba-tiba, ini gimana mengenai dana untuk UMKM. Lalu Presiden bilang di Solo, orang antre mendapatkan bansos produktif. Di Bandung juga antre 10 kilometer," tutur Luhut saat mengisi seminar di Universitas Indonesia, Jumat, 14 Agustus 2020.

Selain itu, kata Luhut, Jokowi pernah menanyakan soal bantuan kredit kepada pengusaha sebesar Rp 5 miliar yang masih mengendap. Walhasil, Jokowi pun kerap meminta para pembantunya di kabinet untuk langsung mengevaluasi program yang sedang dijalankan seandainya terjadi masalah di lapangan.

Salah satu hasil evaluasi yang saat ini dijalankan adalah pengalihan bantuan sosial dari bahan pokok ke uang tunai dalam program jaring pengamanan sosial. Menurut Luhut, skema program pemberian bansos berupa sembako diubah karena rentan dimanipulasi dan tidak tepat sasaran.

"Sembako diubah menjadi transfer karena setelah kita lihat ke bawah, ada masalah. Kalau barang bisa dimanipulasi. Kalau tunai, dia (penerima bantuan) tahu apa yang dibutuhkan," ucapnya.

Meski demikian, Luhut mengakui penyaluran bantuan seperti pembiayaan kepada sektor usaha kecil hingga menengah dan koperasi masih menemui hambatan, bahkan beberapa kali tersendat. "Yang masih tersendat itu yang kita kejar," katanya.

Pemerintah telah menyiapkan dana Rp 695,2 triliun untuk penanganan wabah dan pemulihan ekonomi nasional. Anggaran itu dikucurkan termasuk untuk bantuan kredit kepada UMKM dan non-UMKM hingga bantuan sosial.

Baca juga: Luhut: Jokowi Minta Barang Impor Jangan Dijual di Toko Online