TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan program bantuan sosial produktif bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau bantuan UMKM bakal diluncurkan pada bulan ini.

"Program bantuan Rp 2,4 juta ini dengan data yang ada yang sekarang dibersihkan akan diluncurkan pada Agustus ini. Mungkin sesudah atau saat 17 Agustus nanti oleh Presiden atau menterinya dan programnya sudah diumumkan," ujar Sri Mulyani dalam diskusi daring, Selasa, 11 Agustus 2020.

Sri Mulyani Indrawati mengatakan tantangan dalam penyaluran bantuan sosial produktif untuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah adalah perkara data. "Yang paling sulit adalah kalau secara masif anggarannya diberikan, maka yang terjadi kalau datanya belum bersih dan belum terkonsolidasi, nanti ada masyarakat yang mendapatkan lebih dari satu bantuan pemerintah, tapi ada juga yang tidak mendapatkan sama sekali," ujar dia.

Perkara data sebelumnya juga dialami dalam penyaluran program bantuan sosial yang telah ada. Sri Mulyani mengatakan kendala yang dialami pemerintah dalam penyaluran bantuan tersebut adalah data yang tidak mutakhir. Ia menyebut adanya deviasi antara data yag dimiliki Kementerian Sosial dan realita di masyarakat.

"Waktu ditelisik ternyata data tersebut belum dimutakhirkan sejak 2015, karena pemutakhiran data tersebut tergantung kepada pemerintah daerah, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang baru. Sementara, pemerintah daerah tidak semuanya melakukan pemutakhiran, sampai akhirnya terjadi Covid-19 di 2020 dan membutuhkan data yang lebih baru," kata Sri Mulyani.

<!--more-->

Dalam situasi pagebluk, Sri Mulyani mengatakan pemerintah tidak bisa menunggu sampai semua data terkonfirmasi. Sehingga pemerintah melakukan penyaluran terlebi dahulu dengan data yang ada dan menyiapkan program sosial lain untuk menyapu masyarakat yang berhak dapat tapi belum menerima.

Untuk program bantuan sosial produktif bagi UMKM, Sri Mulyani mengatakan pemerintah akan menggunakan data-data yang sudah ada plus data nasabah perbankan yang memiliki akun kurang dari Rp 1-2 juta. "Seperti di BRI itu mereka punya sekitar 9 juta orang dan kami akan memilih targeting kepada mereka," kata dia.

Sri Mulyani memastikan pemerintah akan melakukan pembersihan data, sehingga penyaluran bisa tepat dan akurat kepada masyarakat yang berhak menerima. Sebab, ia mengatakan bahwa pada akhirnya program-program tersebut pun akan diaudit. Sehingga ia ingin memastikan program tersebut tidak menimbulkan masalah dari sisi akuntabilitas.

"Karena ini semua harus dipertanggungjawabkan. Dan memang trade-off antara kecepatan dan ketepatan ketika bahan baku data belum lengkap menjadi sesuatu yang menantang bagi semuanya," kata Sri Mulyani.

Baca juga: Jokowi Beri Bantuan Modal Rp 2,4 Juta untuk 12 Juta Pelaku UKM