TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen DPR Fadli Zon mengatakan pemerintah terbukti lamban dan salah resep dalam mengantisipasi terjadinya krisis, baik terkait pandemi maupun eksesnya bagi perekonomian nasional.

Penilaian itu disampaikan Fadli Zon setelah Badan Pusat Statistik mengumumkan bahwa produk domestik bruto pada kuartal II (Q2) minus 5,32 persen. Menurut Fadli, angka itu jauh lebih buruk daripada ekspektasi pemerintah yang sebelumnya memperkirakan hanya akan minus 4,3 hingga 4,8 persen saja, dengan angka batas bawah minus 5,1 persen.

“Nyatanya perekonomian kita merosot lebih buruk dari itu. Ini adalah peringatan agar kita waspada terhadap narasi optimistis yang selalu didengungkan pemerintah,” ujarnya Jumat, 7 Agustus 2020.

Fadli mengakui bahwa di tengah pandemi Covid-19 saat ini, resesi adalah sesuatu yang tak terhindarkan. Akan tetapi, di tengah keniscayaan itu, pemerintah kita seharusnya bisa mengantisipasi agar kerusakan yang paling buruk tidak terjadi.

“Inilah sepertinya yang gagal diperlihatkan dalam beberapa bulan terakhir,” kata Fadli.

Menurut Fadli, meski di atas kertas yang disebut resesi adalah ketika pertumbuhan ekonomi dilaporkan minus dua kuartal berturut-turut atau lebih, namun secara de facto Indonesia sudah berada di tengah resesi.

Hanya soal waktu saja BPS nanti akan mengumumkan bahwa kuartal III-2020 juga pertumbuhan ekonomi akan kembali minus. “Sejak awal pemerintah memang gagal menetapkan prioritas. Saat kasus Covid-19 pertama kali dikonfirmasi masuk ke Indonesia, awal Maret lalu, dengan alasan ekonomi pemerintah menolak melakukan karantina wilayah. Padahal, perekonomian mustahil tumbuh jika negara gagal mengatasi pandemi,” kata Fadli.

Akibat kelalaian itu, ujarnya, per hari ini pemerintah bisa dikatakan tak berhasil menangani keduanya. Kita saat ini menghadapi tekanan besar dari dua jurusan sekaligus, yaitu pandemi dan resesi ekonomi.

“Dari sisi pandemi, data menunjukkan penanggulangan Covid-19 di Indonesia merupakan yang terburuk di Asia,” kata politisi Partai Gerindra yang duduk di Komisi I DPR tersebut.

Sementara, dari sisi ekonomi, pemerintah juga telah gagal memperkecil kontraksi ekonomi, katanya. Padahal, anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) mencapai Rp 695,2 triliun.

“Lambatnya penyerapan anggaran dan penyaluran bantuan untuk masyarakat merupakan biang keladi mengapa tingkat kontraksi ekonomi lebih buruk dari yang diprediksikan,” kata Fadli.