TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyebut sektor pariwisata dan penerbangan berkontribusi cukup banyak dalam kontraksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II 2020 yang mencapai minus 5,32 persen.

Selama pandemi Covid-19, kata Jokowi, dua sektor ini sangat terdampak. Pada triwulan II, wisatawan mancanegara yang ke Indonesia hanya berjumlah 482 ribu. Angka ini turun 81 persen quarter to quarter dan turun 84 persen year-on-year.

Untuk itu, pemerintah akan memberi perhatian khusus terhadap dua sektor ini guna menggenjot pertumbuhan ekonomi kuartal III. Salah satunya, dengan penggabungan BUMN penerbangan dan pariwisata.

"Kita harus melakukan transformasi di bidang pariwisata dan penerbangan melalui penataan yang lebih baik, rute penerbangan, penentuan hub, super hub dan kemungkinan penggabungan BUMN penerbangan dan pariwisata sehingga arahnya semakin kelihatan," kata Jokowi saat membuka rapat terbatas di Istana Merdeka, Kamis, 6 Agustus 2020.

<!--more-->

Rencana penggabungan perusahaan pelat merah atau holding sektor sarana dan prasarana perhubungan udara dan sektor pariwisata sebetulnya sudah dikaji sebelum pandemi Covid-19 melanda Indonesia.

Direktur PT Angkasa Pura II (Persero) Muhammd Awaluddin, mengatakan tujuan pembentukan holding dipertebal dengan target pengembangan destinasi wisata prioritas. "Wisata kan sudah menjadi core ekonomi kita, sekalian saja holding ini diintegrasikan dengan ekosistem pariwisata kita," ujarnya, Januari lalu.

PT Angkasa Pura II merupakan salah satu entitas yang direncanakan bergabung dalam holding penerbangan. Calon anggota lainnya adalah PT Angkasa Pura I (Persero), maskapai penerbangan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk., PT Pelita Air Service, Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan alias AirNav Indonesia, serta PT Survai Udara Penas (Persero) yang sempat ditunjuk sebagai perusahaan induk.

Holding yang dicetuskan Kementerian Badan Usaha Milik Negara pada masa kepemimpinan Rini Soemarno itu dianggap bisa memangkas beban bisnis BUMN, mulai dari persoalan infrastruktur, regulasi, koneksi pasar, hingga standar pelayanan. Digaungkan ke publik awal tahun lalu, rencana itu diperkuat kajian oleh konsultan PricewaterhouseCoopers (PwC) Indonesia.