TEMPO.CO, Jakarta - Untuk pertama kalinya sejak 1999, pertumbuhan ekonomi Indonesia terkontraksi sampai minus 5,32 persen year-on-year (yoy) pada kuartal II di tahun 2020. Terakhir, ekonomi Indonesia mengalami kontraksi sebesar 6,36 persen pada kuartal I tahun 1999.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suhariyanto kemudian mengimbau agar semua pihak membangun optimisme. Sebab, dia melihat adanya geliat ekonomi sejak relaksasi pembatasan sosial berskala besar atau PSBB pada awal Juni lalu.

"Meskipun masih jauh dari total. Jadi triwulan ketiga, harus menggandeng tangan sehingga geliat ekonomi bergerak," kata Suhariyanto dalam pengumuman, Rabu, 5 Agustus 2020.

Tempo merangkum sedikitnya ada 7 catatan penting di balik pertumbuhan minus 5,32 persen. Sebab pada kenyataannya, tidak semua sektor tiba-tiba ambruk dan tumbuh negatif selama pandemi Covid-19. Berikut catatan tersebut:

1. Lebih Baik dari Beberapa Negara

Setelah pengumuman BPS, Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo merilis data perbandingan ekonomi Indonesia dan negara lain. Perbandingannya antara kuartal I dan kuartal II tahun 2020.

Perbandingan ini dikutip Prastowo dari tradingeconomics.com dan disebarkan lewat akun twitternya @prastow. Dalam data tersebut, ekonomi Indonesia turun lebih dalam dibandingkan Lithuania, Korea Selatan, Taiwan, Vietnam, dan Cina. Dua negara terakhir justru positif, 0,4 persen dan 3,2 persen.

<!--more-->

Tapi, angka minus 5,32 persen masih lebih tinggi dari negara seperti Amerika Serikat yang sampai 9,5 persen. Lalu juga dengan negara tetangga Singapura yang minus 12,6 persen. Terdalam yaitu Spanyol dengan 22,1 persen.

2. Semua Komponen Pengeluaran Minus

Jika pemaparan BPS dirinci, maka akan kelihatan semua komponen PDB menurut pengeluaran tumbuh negatif. Konsumsi rumah tangga yang menjadi tulang punggung ekonomi tanah air juga amblas minus 5,51 persen (yoy).

Kontributor kedua terbesar yaitu Penanaman Modal Tetap Bruto (PMTB) alias investasi minus 8,61 persen. Kontributor ketiga terbesar yaitu ekspor tumbuh minus 11,66 persen.

3. Konsumsi Pemerintah Ikut Minus

Konsumsi pemerintah ikut tumbuh minus 6,9 persen. Kondisi ini terjadi saat pemerintah telah belanja besar-besaran di tengah pandemi Covid-19. Total anggaran pandemi yang dikucurkan mencapai Rp 695,2 triliun.

4. Konsumsi Pemerintah Justru Pro Cyclical

Inilah yang menjadi sorotan Menteri Keuangan pada periode 2013-2014 Chatib Basri. "Yang mengkhawatirkan adalah pengeluaran pemerintah -6,9 persen," kata dia lewat akun twitternya @ChatibBasri, Rabu, 5 Agustus 2020.

Artinya, kata Chatib, pengeluaran atau konsumsi pemerintah yang seharusnya bisa exogenous malah menjadi pro cyclical. Sehingga, perhatian Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan Menteri Keuangan Sri Mulyani soal penyerapan belanja benar-benar isu yang harus diselesaikan.

<!--more-->

Sebelum pengumuman BPS hari ini, Jokowi memang sudah beberapa kali marah karena penyerapan anggaran di kementerian terlalu lamban.

5. Informasi dan Komunikasi Melejit

Tapi di balik data-data minus ini, masih ada yang sektor usaha yang tumbuh positif dan malah melejit. Jika dilihat dari sisi lapangan usaha, sektor informasi dan komunikasi tumbuh 10,88 persen yoy. Lebih tinggi dari kuartal I 2019 yang hanya 9,6 persen.

Pengadaan air, jasa kesehatan dan pertanian juga masih tumbuh positif. Masing-masing 5,56 persen, 3,71 persen, dan 2,19 persen.

Tapi lapangan usaha dengan kontributor terbesar (19,87 persen) yaitu industri masih tumbuh negatif 6,19 persen. Sektor yang anjlok paling dalam adalah transportasi dan pergudangan, minus 30,84 persen.

6. Maluku Papua Positif

Jika dilihat secara spasial, maka mayoritas ekonomi di enam kawasan utama di Indonesia tumbuh negatif. Daerah dengan kontributor ekonomi terbesar Indonesia (58,55 persen) yaitu Pulau Jawa misalnya, tumbuh minus 6,69 persen.

Lalu ada Bali dan Nusa Tenggara dengan kontributor termasuk terkecil (3 persen), amblas mendekati Pulau Jawa, minus 6,29 persen. Kedua daerah ini menggantungkan ekonominya, salah satu lewat pariwisata.

<!--more-->

Daerah lain seperti Kalimantan, Sumatera, dan Sulawesi juga tumbuh negatif. Masiing-masing yaitu minus 4,35 persen, minus 3,01 persen, dan minus 2,76 persen.

Akan tetapi, Maluku dan Papua masih tumbuh positif 2,36 persen. Tapi, ini tak cukup untuk mendongkrak ekonomi nasional. Sebab, kontribusi mereka terkecil se-Indonesia, hanya 2,37 persen.

7. Empat Siasat Sri Mulyani

Maka dengan kondisi ini, Kementerian Keuangan di bawah Sri Mulyani Indrawati bakal melakukan empat upaya utama di paruh kedua 2020. Tujuannya agar Indonesia tidak jatuh ke jurang resesi pada kuartal III 2020.

Pertama, menambah bantuan sosial hingga Rp 70,3 triliun dari yang saat ini baru dikeluarkan sebesar Rp 85,51 triliun. Adapun rincian tambahan Rp 70,3 triliun ini adalah:
- Bantuan Beras untuk Penerima Program Keluarga Harapan (PKH) senilai Rp 4,6 triliun.
-Bantuan Tunai Rp 500 ribu untuk penerima Kartu Sembako di luar PKH senilai Rp 5 triliun.
- Ketahanan Pangan dan Perikanan senilai Rp 1,5 triliun.
- Bantuan Produktif untuk 12 juta UMKM senilai Rp 28 triliun.
- Bantuan Gaji Rp 600 ribu untuk empat bulan bagi 13 juta pekerja senilai Rp 31,2 triliun.

Kedua, menambah penempatan dana di Bank BUMN dan BPD sampai Rp 113 triliun, dari yang saat ini Rp 41,3 triliun (Rp 30 triliun Bank BUMN, Rp 11,5 triliun BPD).

Ketiga, bantuan tagihan listrik untuk industri, bisnis, dan sosial dari Juli sampai Desember 2020 dengan anggaran Rp 3,1 triliun.

Keempat, melanjutkan program pinjaman daerah hingga Rp 15 triliun. Sampai hari ini, baru Jawa Barat dan DKI Jakarta yang sudah mengajukan pinjaman. Masing-masing Rp 1,9 triliun dan Rp 4,5 triliun.