TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan lebih lanjut soal skema penjaminan kredit modal kerja korporasi. Ia menyebutkan porsi penjaminan sebesar 60 persen dari kredit, namun untuk sektor-sektor prioritas porsi yang dijamin sampai dengan 80 persen dari kredit.

"Untuk penjaminan ini, sektor yang menjadi prioritas, untuk penjaminan sebenarnya yang dijamin adalah 60 persen pemerintah dan 40 persen oleh perbankan. Namun untuk sektor yang prioritas, pemerintah memberikan penjaminan lebih besar, yaitu 80 persen pemerintah dan 20 persen perbankan," ujar Sri Mulyani dalam konferensi video, Rabu, 29 Juli 2020.

Sistem tersebut diberlakukan agar pemerintah mampu memberikan stimulasi, namun tetap ada pencegahan moral hazard. Serta, bank tetap bertanggungjawab, meskipun sebagian besar risikonya diambil pemerintah melalui penjaminan tersebut.

Melalui program tersebut, kata dia, pemerintah pun menanggung pembayaran imbal jasa penjaminan sebesar 100 persen atas kredit modal kerja sampai dengan Rp 300 miliar dan 50 persen untuk pinjaman dengan plafon Rp 300 miliar sampai Rp 1 triliun. Skema penjaminan direncanakan berlangsung hingga akhir 2021 dan diharapkan dapat menjamin total kredit modal kerja yang disalurkan perbankan hingga Rp 100 triliun.

Adapun sektor yang dianggap prioritas dalam hal ini adalah sektor pariwisata, otomotif, tekstil dan produk tekstil, alas kaki, elektronik, kayu olahan, furnitur, produk kertas serta sektor usaha yang memenuhi kriteria yaitu terdampak Covid-19 dan merupakan padat karya.

<!--more-->

Sri Mulyani mengatakan persyaratan utama yang wajib dipenuhi untuk mendapat fasilitas tersebut adalah perusahaan dapat membuktikan bahwa aktivitas bisnisnya turun akibat Covid-19, selain itu melengkapi beberapa dokumen lainnya.

"Ini rasanya gampang karena semua orang mengatakan aktivitas bisnisnya turun, dokumentasi pembuktian bahwa perusahaan tersebut memiliki pekerja di atas 300 orang, dan dalam hal ini dia memiliki multiplier yang tinggi, ini bisa dilihat dari tabel input-outputnya. Semoga itu masih akurat juga dan ada tabel survival liability dari perusahaan," ujar Sri Mulyani.

Pemerintah resmi meluncurkan program program penjaminan pemerintah kepada korporasi padat karya dalam rangka pemulihan ekonomi nasional. Dukungan tersebut dilakukan dengan skema penugasan kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII). Pengaturannya telah dimasukkan dalam Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020.

“Skema penjaminan kredit modal kerja kepada korporasi akan diberikan pada kredit dengan plafon Rp 10 miliar sampai dengan Rp 1 triliun, dan ditargetkan menciptakan Rp 100 Triliun Kredit Modal Kerja sampai dengan 2021,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Airlangga menjelaskan, dukungan ini tidak kalah penting karena korporasi pun mengalami kesulitan operasional maupun kesulitan keuangan akibat pandemi Covid-19. Terutama korporasi padat karya yang jika kesulitan beroperasi akan berdampak pada PHK.