TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional alias Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa, mengatakan kenaikan defisit dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja 2021 menjadi 5,2 persen berdampak kepada naiknya anggaran pendidikan dan kesehatan.

"Akibat itu (kenaikan defisit RAPBN 2021) ada sekitar Rp 179 triliun yang akan kami belanjakan dan sudah ada yang sifatnya mandatory, yaitu pendidikan sekitar Rp 38,6 triliun dan Rp 9,5 triliun untuk kesehatan. Tapi itu pun presiden minta didesain ulang," ujar dia dalam konferensi video, Selasa, 28 Juli 2020.

Apabila dijumlahkan total kenaikan untuk belanja wajib pendidikan dan kesehatan tersebut adalah sebesar Rp 48,1 triliun. Presiden, kata Suharso, mengamanatkan agar anggaran yang digelontorkan tersebut bisa berimbas ganda.

Misalnya reformasi kesehatan nantinya diharapkan bisa berdampak positif pada pemulihan ekonomi, juga pemulihan sistem kesehatan Tanah Air. Hal serupa juga diharapkan dilakukan pada desain belanja pendidikan.

"Sekarang pendidikan terutama dirasakan di tingkat bawah itu adalah soal bagaimana mereka bisa mendapatkan sinyal dengan baik. Dan ternyata dengan belajar dari rumah itu juga ada biaya yang tidak sedikit. Bagi mereka yang daya beli rendah tentu sangat terpukul," ujar Suharso.

Suharso mengatakan pendidikan berbasis daring bisa menyebabkan penggunaan paket internet membengkak. Sehingga akan membebani keluarga berdaya beli rendah. Untuk itu, belanja itu diharapkan bisa menyelesaikan permasalahan tersebut.

<!--more-->

"Ini bagaimana kita bisa atasi, kalau dengan gambar dan sebagainya bisa 1 gigabyte untuk satu orang dan paket-paket yang dibeli akan lebih mahal. Bisa saja pulsa Rp 300 ribu tidak cukup satu minggu. Ini yang kami akan atasi," kata Suharso.

Karena itu, dengan melebarnya defisit anggaran tersebut, Suharso mendapat arahan dari Presiden Joko Widodo untuk adanya program mengenai infrastruktur teknologi komunikasi dan informatika. "Tapi bagaimana caranya, angka-angka itu seperti apa, akan kami desain ulang, jadi butuh desain ulang."

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan dengan defisit di 5,2 persen PDB pada 2021, pemerintah akan memiliki cadangan belanja Rp 179 triliun yang prioritasnya akan ditetapkan oleh Presiden. Ia mengatakan belanja tersebut akan diarahkan untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional pada tahun depan.

Prioritas yang akan didukung dari penambahan belanja tersebut antara lain dari sisi ketahanan pangan, pembangunan kawasan industri yang didukung infrastruktur, serta untuk teknologi komunikasi dan informatika untuk pemerataan konektivitas di Tanah Air.

Serta, belanja juga akan diarahkan ke bidang kesehatan dan pendidikan, terutama untuk penanganan Covid-19 pasca 2020 dan dukungan untuk biaya vaksin. "Besok kami akan Ratas lagi untuk membahas penggunaan anggaran tambahan dari adanya defisit ini, agar dia betul-betul produktif dan didukung rencana belanja yang baik," ujar Sri Mulyani.

CAESAR AKBAR