Luhut Sebut Covid-19 Menyadarkan RI Terlalu Banyak Impor Obat

Reporter

Caesar Akbar

Sabtu, 25 Juli 2020 19:33 WIB

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Pandjaitan merayakan ulang tahun di parkir Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Jakarta, Senin, 1 Oktober 2018. TEMPO/ Caesar Akbar

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Pandjaitan mengatakan pandemi Covid-19 menyadarkan bahwa Indonesia terlalu banyak impor obat, ketimbang memproduksi sendiri.

"Kalau kita lihat juga Covid-19 ini kalau lihat dari satu sisi itu ada sisi positifnya. Ada wakeup call bahwa kita pengimpor obat yang besar. Kita enggak punya industri obat, sangat terbatas," ujar Luhut dalam konferensi video, Sabtu, 25 Juli 2020.

Setelah merebaknya Covid-19, Luhut pun mengatakan pemerintah mulai menggenjot produksi berbagai obat, vaksin, reagen, alat uji, hingga peralatan kesehatan di dalam negeri. Hal itu juga sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan berbagai stimulus dioptimalkan untuk menggenjot industri kesehatan Tanah Air.

Dia
mengatakan saat ini Indonesia mulai membuat bahan baku obat melalui fasilitas petrokimia milik PT Pertamina (Persero). Selama ini, Indonesia selalu mengimpor bahan baku obat tersebut. "Begitu India lockdown kita kelabakan."

Selain itu, Indonesia kini tengah mengembangkan sejumlah vaksin Covid-19 bersama perusahaan dari negara lain seperti Cina, Korea Selatan, dan Norwegia. "(Mereka mau) karena Indonesia dianggap prospektif dengan market yang besar," ujar Luhut.

Sebelumnya, PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) sebagai Subholding Refinery and Petrochemical dari PT Pertamina (Persero) bersinergi dengan PT Kimia Farma Tbk untuk mengoptimalkan potensi nilai tambah dari pengolahan produk turunan petrokimia menjadi bahan baku farmasi, seperti Paracetamol.

Wakil Menteri BUMN Budi Gunadi Sadikin menyampaikan bahwa sinergi ini sesuai arahan Presiden RI untuk meningkatkan kemandirian industri farmasi nasional dan sekaligus membantu menurunkan defisit neraca perdagangan Indonesia di sektor farmasi. Mengingat, 95 persen dari total kebutuhan bahan baku farmasi Indonesia masih dipasok melalui impor.

Menurutnya, sinergi ini berawal dari penjelasan dan kajian yang dilakukan Pertamina untuk mengoptimalkan bahan baku di Kilang Cilacap menjadi bahan baku farmasi.

“Tidak sampai satu bulan kajian sudah keluar. Saya bangga dan mengucapkan selamat kepada tim Pertamina atas kegesitannya dan kecepatannya merespons permintaan pemegang saham dalam hal ini Pemerintah,” kata Budi dalam keterangan tertulis, Sabtu, 25 Juli 2020. Pemerintah berharap kesepakatan ini dapat ditindaklanjuti segera menjadi kerjasama yang lebih konkret.

CAESAR AKBAR

Berita terkait

Viral Pria Robek Tas Hermes di Depan Petugas Bea Cukai Karena Tolak Bayar Pajak: Saya Gak Terima..

9 jam lalu

Viral Pria Robek Tas Hermes di Depan Petugas Bea Cukai Karena Tolak Bayar Pajak: Saya Gak Terima..

Viral seorang pria yang merobek tas Hermes mewah miliknya di depan petugas Bea Cukai. Bagaimana duduk persoalan sebenarnya?

Baca Selengkapnya

Kemendag Sosialisasikan Permendag Nomor 7 Tahun 2024 Soal Pengaturan Impor

11 jam lalu

Kemendag Sosialisasikan Permendag Nomor 7 Tahun 2024 Soal Pengaturan Impor

Permendag nomor 3 tahun 2023 diklaim belum sempurna.

Baca Selengkapnya

Luhut Lontarkan Tawaran Kewarganegaraan Ganda ke Diaspora, Membedah Apa Itu Diaspora

11 jam lalu

Luhut Lontarkan Tawaran Kewarganegaraan Ganda ke Diaspora, Membedah Apa Itu Diaspora

Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menawarkan kewarganegaraan ganda bagi para diaspora Indonesia. Apa itu diaspora Indonesia?

Baca Selengkapnya

Apa Itu Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora Indonesia yang Ditawarkan Luhut?

14 jam lalu

Apa Itu Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora Indonesia yang Ditawarkan Luhut?

Luhut menawarkan kewarganegaraan ganda bagi diaspora Indonesia. Apa maksudnya?

Baca Selengkapnya

Soal Kewarganegaraan Ganda untuk Diaspora, Bagaimana Peraturannya?

17 jam lalu

Soal Kewarganegaraan Ganda untuk Diaspora, Bagaimana Peraturannya?

Jokowi pernah memerintahkan pengkajian soal status bagi diaspora, tapi menurun Menteri Hukum bukan kewarganegaraan ganda.

Baca Selengkapnya

Penerimaan Bea Cukai Turun 4,5 Persen

1 hari lalu

Penerimaan Bea Cukai Turun 4,5 Persen

Penerimaan Bea Cukai Januari-Maret turun 4,5 persen dibanding tahun lalu.

Baca Selengkapnya

Bos Microsoft ke Indonesia, Investasi hingga Luhut Menjamin Keuntungan

1 hari lalu

Bos Microsoft ke Indonesia, Investasi hingga Luhut Menjamin Keuntungan

Presiden Jokowi menerima kunjungan kerja Chief Executive Officer Microsoft Satya Nadella di Istana Kepresidenan Jakarta, pada Selasa, 30 April 2024

Baca Selengkapnya

Mendag Zulkifli Hasan Kembalikan Aturan Impor Bahan Baku Industri ke Aturan Lama, Ini Alasannya

1 hari lalu

Mendag Zulkifli Hasan Kembalikan Aturan Impor Bahan Baku Industri ke Aturan Lama, Ini Alasannya

Mendag Zulkifli Hasan kembalikan aturan impor bahan baku industri. Apa alasannya? Begini bunyi Permendag 25/2022.

Baca Selengkapnya

Media Asing Soroti Tawaran Kewarganegaraan Ganda untuk Diaspora dari Luhut

1 hari lalu

Media Asing Soroti Tawaran Kewarganegaraan Ganda untuk Diaspora dari Luhut

Media asing menyoroti pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia Luhut Pandjaitan soal tawaran kewarganegaraan ganda

Baca Selengkapnya

Terpopuler: Zulhas Revisi Permendag Barang Bawaan Impor, Teten Evaluasi Pernyataan Pejabatnya soal Warung Madura

1 hari lalu

Terpopuler: Zulhas Revisi Permendag Barang Bawaan Impor, Teten Evaluasi Pernyataan Pejabatnya soal Warung Madura

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan atau Zulhas merevisi lagi peraturan tentang barang bawaan impor penumpang warga Indonesia dari luar negeri.

Baca Selengkapnya