Audit LKPP 2020, BPK Akan Terapkan Standar Internasional ISSAI 12

Selasa, 21 Juli 2020 21:36 WIB

Presiden Joko Widodo alias Jokowi (kanan) menerima Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) Tahun 2019 dari Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Agung Firman Sampurna di Istana Negara, Jakarta, Senin, 20 Juli 2020. BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2019. ANTARA/Sigid Kurniawan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK Agung Firman Sampurna menyatakan pihaknya bakal menerapkan International Standards of Supreme Audit Institutions (ISSAI) 12 dalam melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2020. Penerapan ISSAI 12 itu untuk mengedepankan transparansi dan akuntabilitas terhadap penggunaan keuangan negara.

"Kami tahun ini menerapkan ISSAI 12 atau kerangka penilaian kinerja atas lembaga yang melakukan pemeriksaan eksternal," kata Agung dalam media workshop BPK RI di Jakarta, Selasa, 21 Juli 2020.

Dari ISSAI 12 itu, menurut Agung, terdapat tiga review yang ditambahkan yaitu transparansi fiskal, fiscal sustainability atau kesinambungan fiskal, dan desentralisasi fiskal yang dapat menggambarkan indeks kemandirian daerah. Penerapan ISSAI 12 juga dilakukan sebagai bentuk dorongan dari BPK terhadap entitas yang diperiksa agar hasil audit dapat bermanfaat bagi masyarakat.

Lembaga pemeriksa eksternal BPK seluruh dunia tidak hanya memberikan akuntabilitas dan transparansi namun juga mendorong kinerja entitas yang di auditnya dengan memberikan manfaat kepada publik," kata Agung.

Agung menjelaskan, salah satu caranya adalah melalui peningkatan komunikasi dengan para pemangku kepentingan seperti DPR sekaligus masyarakat melalui media massa untuk menyampaikan hasil audit. "Sejak 2020 intensitas komunikasi BPK dengan stakeholder baik dengan DPR dan media cukup tinggi sehingga kami sampaikan keuangan warga yang dikelola negara."

Advertising
Advertising

Tak hanya itu, Agung menyatakan melalui peningkatan komunikasi dengan media massa juga dapat memberikan pengertian kepada publik terkait keseluruhan isi dari LKPP.

Lebih jauh Agung menyebutkan, sebenarnya isu yang diangkat dalam penyampaian laporan hasil pemeriksaan (LHP) LKPP berbeda-beda seperti isu sektoral di DPR, isu spasial atau kewilayahan di DPD, dan isu tata kelola di pemerintah. "Sayangnya ini belum terkomunikasikan. Oleh karena itu dengan semangat ISSAI 12 dan komunikasi stakeholder ini kami ingin dorong publik terlibat hal-hal yang kita periksa dan rekomendasikan," katanya.

ANTARA

Berita terkait

Begini Jawaban BRIN soal Perintah Pengosongan Rumah Dinas di Puspitek Serpong

3 hari lalu

Begini Jawaban BRIN soal Perintah Pengosongan Rumah Dinas di Puspitek Serpong

Manajemen BRIN angkat bicara soal adanya perintah pengosongan rumah dinas di Puspitek, Serpong, Tangerang Selatan.

Baca Selengkapnya

Kilas Balik Kasus Korupsi APD Covid-19 Rugikan Negara Rp 625 Miliar

6 hari lalu

Kilas Balik Kasus Korupsi APD Covid-19 Rugikan Negara Rp 625 Miliar

KPK masih terus menyelidiki kasus korupsi pada proyek pengadaan APD saat pandemi Covid-19 lalu yang merugikan negara sampai Rp 625 miliar.

Baca Selengkapnya

LKPP Luncurkan e-Katalog Versi 6, Harga dan Gambar Barang Terbuka untuk Umum

35 hari lalu

LKPP Luncurkan e-Katalog Versi 6, Harga dan Gambar Barang Terbuka untuk Umum

LKPP menyebut e-Katalog Versi 6 memberikan kemudahan bagi para stakeholder dalam melakukan transaksi atau belanja pemerintah.

Baca Selengkapnya

Sistem E-Katalog Versi 6.0 LKPP Resmi Diluncurkan

35 hari lalu

Sistem E-Katalog Versi 6.0 LKPP Resmi Diluncurkan

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) meresmikan peluncuran Katalog Elektronik Versi 6.0 pada Kamis, 28 Maret 2024, di Jakarta.

Baca Selengkapnya

Anggota Dewan Sebut Program Rice Cooker Gratis Kementerian ESDM Abal-abal, Harus Diaudit BPK

38 hari lalu

Anggota Dewan Sebut Program Rice Cooker Gratis Kementerian ESDM Abal-abal, Harus Diaudit BPK

Program rice cooker gratis merupakan proyek hibah untuk rumah tangga yang diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2023.

Baca Selengkapnya

Terpopuler Bisnis: Maksud PUPR Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, Kereta Ekonomi Generasi Baru

41 hari lalu

Terpopuler Bisnis: Maksud PUPR Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, Kereta Ekonomi Generasi Baru

Berita terpopuler ekonomi bisnis sepanjang Jumat, 22 Maret 2024 yakni maksud PUPR sebut pembangunan IKN gerudukan dan was-was diperiksa BPK.

Baca Selengkapnya

Terkini: Prabowo Pernah Janji Bangun 3 Juta Rumah Gratis untuk Masyarakat, BPK Sudah Mengaudit Proyek Gerudukan IKN Sejak 2022

41 hari lalu

Terkini: Prabowo Pernah Janji Bangun 3 Juta Rumah Gratis untuk Masyarakat, BPK Sudah Mengaudit Proyek Gerudukan IKN Sejak 2022

KPU menyatakan pasangan capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran) unggul dalam Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

BPK Sudah Mengaudit Proyek Gerudukan IKN sejak 2022, Ini Hasilnya

41 hari lalu

BPK Sudah Mengaudit Proyek Gerudukan IKN sejak 2022, Ini Hasilnya

Pembangunan IKN di Kalimantan Timur yang dilakukan besar-besaran dan berkejaran dengan waktu,

Baca Selengkapnya

Terkini: PUPR Sebut Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, KFC dan Burger King hingga Popeyes Tebar Promo Paket Berbuka Puasa

41 hari lalu

Terkini: PUPR Sebut Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, KFC dan Burger King hingga Popeyes Tebar Promo Paket Berbuka Puasa

Direktur Bina Penataan Bangunan Kementerian PUPR Cakra Nagara mengatakan pembangunan IKN dilakukan gerudukan dan khawatir dengan pemeriksaan BPK.

Baca Selengkapnya

Pembangunan Infrastruktur di IKN Telan Biaya Rp 68 Triliun, PUPR Mengaku Was-was dengan Audit BPK

42 hari lalu

Pembangunan Infrastruktur di IKN Telan Biaya Rp 68 Triliun, PUPR Mengaku Was-was dengan Audit BPK

Kementerian PUPR mengaku was-was dengan audit Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) soal pembangungan Ibu Kota Nusantara atau IKN.

Baca Selengkapnya