TEMPO.CO, Jakarta - Berita trending ekonomi dan bisnis sepanjang Senin, 20 Juli 2020, dimulai dari pengakuan Menteri BUMN Erick Thohir soal relawan, anggota partai politik, dan menteri meminta jatah komisaris hingga berita soal PNS yang bekerja di kantor tak lagi dapat uang transportasi.

Selain itu, ada pula berita jejak Boy Thohir dan Adian Napitupulu dalam pembagian kursi komisaris BUMN serta berita Erick Thohir blak-blakan soal menteri meminta jatah komisaris. Berikut ini empat berita terpopuler tersebut.

1. Erick Thohir Cerita Relawan hingga Menteri Minta Jatah Komisaris

Belum genap sepuluh bulan menjabat sebagai Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir dikerubung titipan nama-nama calon komisaris hingga direksi perusahaan pelat merah. Pelbagai lembaga, partai, relawan Jokowi-Ma’rif Amin, sampai organisasi masyarakat menyorongkan usulannya kepada Erick.

“Tak hanya dari partai, menteri terkait juga minta. Ini bukan sesuatu hal yang salah sepanjang komposisi dan kapasitasnya cocok,” kata Erick seperti dikutip dalam wawancara khusus bersama Majalah Tempo edisi 18 Juli 2020.

Salah satu pihak yang mengajukan nama-nama calon pejabat pelat merah ke Erick adalah politikus PDIP, Adian Napitupulu. “Gue sampaikan, kami dimintai nama-nama oleh Presiden,” kata Adian.
<!--more-->
Menurut Adian, Presiden Jokowi tiga kali memintanya menyetorkan nama yang memenuhi tiga kriteria. Ketiga kriteria itu adalah putra daerah, pendidikannya sesuai dengan penempatan, dan anak muda. Adian mengaku lima tahun sebelumnya juga menyetor daftar nama anak muda. Ada sekitar 20 koleganya yang duduk sebagai komisaris BUMN.

Adian lalu menghimpun nama dari kalangan aktivis 1998 dan Posko Perjuangan Rakyat, organisasi yang ia dirikan. Namun dia menolak menyebut jumlah nama yang disetorkan.

Baca beritanya di sini.

2. Jejak Boy Thohir dan Adian dalam Pembagian Kursi Komisaris

Bos Adaro Energy, Garibaldi Thohir--atau yang karib disapa Boy Thohir--sempat bertemu dengan politikus PDIP Adian Napitupulu di sebuah tempat di Jakarta pada 27 April 2020. Dalam acara minum kopi yang juga dihadiri Deputi Hukum dan Perundang-undangan Kementerian BUMN Carlo Brix Tewu, Boy berdiskusi soal kritik Adian terhadap adiknya, Menteri BUMN Erick Thohir.

Adian sempat mempertanyakan perihal adanya mafia kesehatan. Di samping merundingkan sorotannya terhadap kinerja Menteri BUMN, pertemuan itu juga membahas nama-nama calon komisaris BUMN yang disorongkan Adian kepada Erick.

“Gue sampaikan, kami diminta nama-nama oleh Presiden,” kata Adian seperti dikutip dalam Majalah Tempo edisi 18 Juli 2020.
<!--more-->
Menurut Adian, Presiden Jokowi tiga kali memintanya menyetorkan nama yang memenuhi tiga kriteria. Ketiga kriteria itu adalah putra daerah, pendidikannya sesuai dengan penempatan, dan anak muda. Adian mengaku lima tahun sebelumnya juga menyetor daftar nama anak muda. Ada sekitar 20 koleganya yang duduk sebagai komisaris BUMN.

Adian lalu menghimpun nama dari kalangan aktivis 1998 dan Posko Perjuangan Rakyat, organisasi yang ia dirikan. Namun dia menolak menyebut jumlah nama yang disetorkan,

Dua sumber di PDIP dan Kementerian BUMN mengatakan ada sekitar 60 nama yang dititipkan Adian. Dia menyetorkan nama-nama itu kepada Menteri Sekretaris Negara Pratikno di rumah dinasnya di Widya Chandra tak lama setelah pelantikan pada 20 Oktober 2019.

Namun, tak semua nama yang diajukan Adian diakomodasi. Alih-alih memperoleh tambahan kursi, Adian menerima kabar bahwa sejumlah rekannya dicopot.

Dikonfirmasi terkait isi pembahasan itu, Boy lalu mengatakan pertemuannya dengan Adian Napitupulu ingin menyelesaikan persoalan yang terkait dengan Erick Thohir. “Kalau ada acara keluarga, kami kan masih ketemu. Biar nanti saya sampaikan,” kata Boy.

Baca beritanya di sini.
<!--more-->
3. Erick Thohir Blak-blakan Soal Menteri Minta Jatah Kursi Komisaris

Sejumlah pihak meminta jatah kursi komisaris dan direksi perusahaan pelat merah kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara BUMN Erick Thohir. Menurut Erick, permintaan itu tidak hanya berasal dari relawan, partai, dan organisasi masyarakat, tapi juga menteri terkait.

“Ini bukan sesuatu yang salah sepanjang komposisi dan kapasitasnya cocok. Saya hanya menjaga prosedur pemilihan berlangsung secara transparan dan kandidat yang terpilih bisa menjadi bagian transformasi BUMN,” kata Erick seperti dikutip dari wawancara khusus bersama Majalah Tempo edisi 18 Juli 2020.

Saat menyorongkan usulan komisaris dan direksi, para menteri harus bersurat kepada Erick. Erick mengakui meminta usulan tersebut dituangkan dalam dokumen hitam di atas putih sebagai bentuuk pertanggungjawaban.

"Sebab politik itu kadang menggiring. Kalau tidak senang kepada saya, dibilang komisaris ini orangnya Erick semua. Kalau ada surat, tinggal saya tunjukkan saja,” tuturnya.

Bahkan, menurut Erick, ada pula pihak yang meminta jatah itu melalui perpesanan instan WhatsApp. Namun, dia tidak menggubris.

Baca beritanya di sini
<!--more-->
4. New Normal, PNS Kerja di Kantor Tak Lagi Dapat Uang Transportasi

Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan mengeluarkan surat untuk kementerian dan lembaga mengenai penjelasan standar biaya masukan dalam pelaksanaan tatanan normal baru bagi pegawai negeri sipil atau PNS. Surat dengan nomor S-1200/AG/2020 diterbitkan pada 19 Juli 2020 dan berkaitan dengan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 58 Tahun 2020.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi (KLI) Kementerian Keuangan Rahayu Puspasari mengatakan surat tersebut menegaskan kembali mengenai penggunaan standar biaya sesuai Peraturan Menteri Keuangan.

"Jika sebelumnya pegawai yang WFO (bekerja di kantor) boleh diberikan uang transpor, sekarang tidak bisa lagi, karena sudah tersedia kendaraan umum," ujar Rahayu kepada Tempo, Senin, 20 Juli 2020.

Sebelumnya, ASN yang melaksanakan WFO mendapat biaya transportasi sebagai kompensasi bagi pegawai yang mengalami kesulitan transportasi.

Selain itu, kata dia, surat tersebut membatasi pemberian bantuan paket data bagi pegawai pelat merah. Sebelumnya tidak diberikan batasan mengenai bantuan paket data tersebut, sekarang diatur maksimum Rp 150 ribu per orang per bulan.

Baca berita selengkapnya di sini.