Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo memberikan keterangan saat menghadiri open house yang digelar di rumah dinas Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan saat Natal, di Jakarta Selatan, Rabu, 25 Desember 2019. TEMPO/Hilman Fathurrahman W
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo menjelaskan Kementerian Kelautan dan Perikanan mengembangkan alat peringatan dini tsunami PUMMA (Perangkat Ukur Murah untuk Muka Air laut), hasil kerja sama KKP, Komisi Eropa, Ikatan Ahli Tsunami Indonesia (IATsI) dan Badan Informasi Geospasial (BIG).
"Alat ini tidak hanya memberikan informasi langsung tentang perubahan kenaikan permukaan laut karena anomali yang tiba-tiba tetapi juga memperkuat kesadaran dan kesiapsiagaan masyarakat pesisir terhadap peristiwa tsunami di masa depan," kata Edhy dalam siaran pers di Jakarta, Jumat, 17 Juli 2020.
Menurut Edhy, KKP saat ini telah mengembangkan sistem peringatan dini tsunami berbasis pemantauan muka air di mana komponen keterlibatan dan budaya kesadaran masyarakat diperkuat secara bersamaan.
Sistem sederhana itu, ujar dia, memanfaatkan pengukuran muka air secara rapat dan cepat (real time) dan dapat memberikan peringatan dini secara cepat ke perangkat yang ditetapkan (email dan SMS).
Kepala Badan Riset dan SDM KKP Sjarief Widjaja, menuturkan bahwa hingga saat ini, alat PUMMA telah dipasang sebanyak empat unit di Pangandaran, Marina Jambu, Pulau Sebesi dan Pelabuhan Sadeng.
Empat unit tambahan rencananya akan dipasang dalam waktu dekat sehingga total alat PUMMA yang akan dipasang sebanyak 8 unit.
Ke depan alat-alat sejenis PUMMA akan dikembangkan secara mandiri melibatkan UMKM dan kampus-kampus sehingga dapat memenuhi kebutuhan luasnya wilayah Indonesia yang memerlukan sistem peringatan dini tsunami mandiri dan belum tercakup oleh sistem eksisting.
"Inovasi ini adalah langkah pertama kami untuk meningkatkan peran komunitas masyarakat pesisir dalam mitigasi bencana. Kami pun terus menguji dan mengembangkan inovasi dan terbuka untuk berkolaborasi dengan semua pemangku kepentingan terkait di dalam dan di luar Indonesia," kata Sjarief.
Menurut dia, penguatan budaya masyarakat pesisir yang tangguh bencana melalui pemanfaatan teknologi sederhana PUMMA perlu dukungan seluruh pihak.
Oleh karena itu, KKP turut mempromosikan ADAT-Mandiri atau Aksi bersama Deteksi Awal Tsunami secara Mandiri yang memerlukan kerja sama semua pihak.
KKP dengan PUMMA menawarkan penguatan sistem eksisting dengan terus meningkatkan partisipasi masyarakat pesisir untuk semakin sadar bencana dan mandiri dalam segala aspek mitigasi bencana pesisir di Tanah Air.
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk memperkuat jejaring pengelolaan kawasan konservasi di NTT.
KKP Tetapkan 5,5 Juta Hektar Habitat Penyu Sebagai Kawasan Konservasi
2 hari lalu
KKP Tetapkan 5,5 Juta Hektar Habitat Penyu Sebagai Kawasan Konservasi
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (Ditjen PKRL) telah menetapkan 5,5 juta hektar habitat penyu sebagai kawasan konservasi.
KKP Tingkatkan Kualitas dan Jangkauan Pasar Tuna Indonesia
3 hari lalu
KKP Tingkatkan Kualitas dan Jangkauan Pasar Tuna Indonesia
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menjadikan peringatan Hari Tuna Sedunia sebagai momentum meningkatkan kualitas dan jangkauan pasar komoditas perikanan tersebut
