TEMPO.CO, Jakarta - Berita terpopuler ekonomi dan bisnis sepanjang hari Kamis, 16 Juli 2020, dimulai dari kisruh mundurnya anak buah dari Menteri Kelautan Edhy Prabowo, Zulficar Mochtar. Zulficar memulai karir di kementerian sejak Maret 2016 lalu saat dilantik oleh menteri sebelumnya, Susi Pudjiastuti.

Selain itu ada tiga topik berita lainnya yang paling banyak menyedot perhatian pembaca di kanal Bisnis yakni tentang program diskon tambah daya listrik oleh PLN hingga nasib penumpang transportasi umum setelah Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto meneken aturan terbaru terkait rapid test. Berikut selengkapnya empat berita bisnis yang trending tersebut:

1. Direkrut Susi Pudjiastuti, Diberhentikan Edhy Prabowo?

Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan M Zulficar Mochtar dikabarkan mengundurkan diri dari jabatannya. Namun, Kementerian Kelautan dan Perikanan menyebut Zulficar diberhentikan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo.

Kabar pengunduran diri Zulficar terungkap setelah beredarnya surat pengunduran diri yang telah diajukan kepada Edhy Prabowo pada Selasa, 14 Juli 2020 lalu. Saat dikonfirmasi terkait kabar itu, Zulficar tidak membantah jika telah mengundurkan diri. "Benar," kata dia kepada Tempo, Rabu, 15 Juli 2020.

Berbeda dengan surat yang beredar, Kepala Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri KKP Agung Tri Prasetyo menyatakan Zulficar bukan mengundurkan diri, melainkan diberhentikan dari jabatannya.

<!--more-->

“Diberhentikan sejak Senin (13 Juli 2020),” katanya kepada Tempo, Rabu, 15 Juli 2020. Sedangkan menurut pengakuan Zulficar, ia mengundurkan diri pada Selasa, 14 Juli 2020.

Baca selengkapnya mengenai Edhy Prabowo di sini.

2. PLN Beri Diskon Tambah Daya Listrik Hingga Akhir September

PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN dalam menyambut hari raya Kemerdekaan RI atau HUT RI ke-75 kali ini memberikan diskon bagi pelanggan yang ingin menambah daya listrik. Dalam program 'Super Wow' ini, PLN memberi diskon sebesar Rp 170.845 dari harga normal yang bisa mencapai Rp 4.893.450.

Dikutip dari akun Instagram resmi PLN, diskon khusus ini berlaku mulai 14 Juli 2020, hingga 30 September 2020. Adapun syarat untuk mendapatkan diskon adalah khusus untuk pelanggan golongan tarif rumah tangga tegangan rendah mulai dari daya 450 Volt Ampere (VA) sampai daya 4.400 VA.

Sementara pilihan daya akhir adalah daya 2.200 VA sampai daya 5.500 VA. Sedangkan tarif listrik yang dibebankan tetap sama, yakni Rp 1.467,28/kwH.

Baca selengkapnya mengenai PLN di sini.

3. Terawan Teken Aturan Rapid Test, Nasib Penumpang Transportasi?

Kementerian Perhubungan angkat bicara keputusan teranyar Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto soal penggunaan rapid test atau tes cepat tidak direkomendasikan lagi untuk mendiagnosa orang yang terinfeksi Covid-19.

Juru bicara Kementerian Perhubungan, Adita Irawati, menyatakan, pihaknya masih mengacu pada aturan Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. Artinya, penumpang transportasi umum maupun pribadi jarak jauh masih harus menyertakan dokumen hasil rapid test dan tes swab PCR.

<!--more-->

“Syarat penumpang yang boleh bepergian antar-kota lintas wilayah sampai saat ini masih merujuk pada SE Gugus Tugas 7 yang telah direvisi dalam SE Nomor 9 tahun 2020,” kata Adita kepada Tempo, Rabu, 15 Juli 2020.

Adita menerangkan, selama Tim Gugus Tugas belum melakukan perubahan aturan, Kementerian Perhubungan tidak akan mengubah ketentuan. Artinya, penyesuaian regulasi terkait penumpang perjalanan akan mengacu pada regulasi Tim Gugus Tugas.

Baca selengkapnya mengenai Terawan di sini.

4. Bank Dunia Sebut Tiga Kunci Pemulihan Ekonomi Indonesia

Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia Satu Kahkonen mengatakan krisis di masa pandemi memberikan tantangan dan peluang. Dia melihat untuk meraih peluang membangun kembali perekonomian Indonesia terdapat tiga reformasi kunci.

"Kami lihat 3 reformasi prioritas untuk pemulihan. Pertama, prioritas pertama dalam pandangan kami adalah kita menggalakkan undang-undang atau Omnibus Law sehingga bisa meniadakan hambatan sehingga bisa mengundang investasi utk masuk ke Indonesia," kata Satu dalam diskusi virtual Indonesia Economic Prospects, Kamis, 16 Juli 2020.

Menurutnya, dengan berikan atau meniadakan hambatan investasi yang sehat, maka undang-undang omnibus akan menjadi struktur dasar untuk peningkatan investasi dan merupakan sinyal bagi ekonomi dunia, bahwa Indonesia terbuka untuk bisnis.

Kedua, kata dia, reformasi Badan Usaha Milik Negara untuk menggalakkan investasi. Dia menuturkan Indonesia saat ini masih mengalami kesenjangan besar pada ranah infrastruktur. Ketiga, akselerasi kebijakan pajak.

Baca selengkapnya mengenai Bank Dunia di sini.