TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan saat ini pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat sedang dalam proses membahas mengenai arsitektur pengawasan keuangan dan moneter. Hal itu merespons ihwal wacana Otoritas Jasa Keuangan atah OJK yang akan kembali ke Bank Indonesia.

"Pemerintah saat ini dan dengan DPR akan memutuskan bagaimana arsitektur dari kewenangan pengawasan keuangan dan moneter, dan ini akan bergantung dari porses legislasi," dalam diskusi virtual Indonesia Economic Prospects, Kamis, 16 Juli 2020.

Namun, dia mengatakan saat ini belum menerima informasi detail mengenai penggabungan OJK ke BI tersebut.

Sri Mulyani menuturkan pemerintah berkomitmen menjaga stabilitas sistem keuangan di tengah pandemi Covid-19. Menurutnya, hal itu akan terus dilakukan dengat tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian.

Dia juga mengatakan tetap berhati-hati dalam menerapkan kebijakan di tengah kondisi perekonomian yang saat ini dalam kondisi menurun.

"Banyak perusahaan menghadapi tekanan dari penurunan ekonomi, dan kebijakan untuk mendukung ketahanan perusahaan sektor keuangan dan institusi keuangan, bank, dan banyak yang mengatakan mereka tidak akan survive," ujarnya.

Dia juga menekankan pemerintah terus menjalin kerja sama yang baik dengan BI serta OJK untuk menjaga stabilitas sistem keuangan. Sedangkan untuk menghindari moral hazard dari setiap kebijakan yang dibuat, Sri Mulyani mengatakan pemerintah akan terus melibatkan para penegak hukum untuk mengawasi.

HENDARTYO HANGGI