TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah sedang mendorong percepatan sertifikasi Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) bagi perusahaan perkebunan dan atau pekebun kelapa sawit tanah air. Walaupun sudah diwajibkan mengantongi sertifikasi ISPO, tetapi Peraturan Presiden (Perpres) nomor 44 tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia ini berlaku bagi pekebun lima tahun sejak Perpres diundangkan.

Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Musdhalifah Machmud mengatakan implementasi Perpres tersebut masih terus digenjot. Untuk menunjang percepatan, Musdhalifah mengatakan pemerintah juga sedang menyelesaikan status legal dari 3,4 juta hektare kebun sawit. Saat ini lahan tersebut masih diidentifikasi berada di dalam kawasan hutan, baik dari kuasa perusahaan maupun perusahaan.

Saat ini, ujar Musdhalifah, pemerintah sedang menyiapkan informasi dan dokumen legal dari setiap kawasan yang telah ditanami kelapa sawit untuk mencari jalan keluarnya. "Baik jalan keluar berupa enforcement, atau jalan keluar larena memang sejarahnya mungkin sebelum ditetapkan sebagai kawasan hutan namun sudah menjadi perkebunan kelapa sawit," ujar Musdhalifah dalam sebuah diskusi virtual, Rabu 15 Juli 2020.

Saat ini, pemerintah juga sedang menyiapkan basis aturan (rule base) oleh sejumlah kementerian. Provinsi Kalimantan Tengah, Sumatera Utara, dan Riau akan dijadikan prioritas untuk dijadikan proyek percontohan (pilot project) yang akan direplikasi di wilayah lain. "Kami harapkan inisiatif ini mendapat respons baik sebagai upaya perbaikan dan tata kelola kelapa sawit kita," kata dia.

Dalam Perpres 44/2020 menyebutkan perlu adanya Dewan Pengarah yang masih dalam tahap pengundangan. Kemudian, juga perlu ada Komite ISPO yang mana konsepnya segera ditandatangani oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Dalam implementasinya ISPO akan ditandatangani oleh dua kementerian, yaitu Menteri Pertanian untuk mengatur prinsip rantai pasok hulu dan Menteri Perindustrian untuk mengatur prinsip dan kriteria rantai pasok hilir.

<!--more-->

"Untuk peraturan di hulu sudah dalam finalisasi dan sudah dilakukan public hearing. Di hilir sudah diinisiasi penyusunannya sehingga bisa implementatif di lapangan," tutur Musdhalifah.

Pembina Forum Pengembangan Perkebunan Strategis Berkelanjutan (FP2SB) Achmad Mangga Barani mengatakan berdasarkan data sekretariat Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO), jumlah sertifikat ISPO terbit yang telah diterbit sejak hingga 10 Maret lalu sebanyak 621 sertifikat. Dari jumlah tersebut, sebanyak 607 perusahaan, 10 koperasi swadaya, dan empat KUD plasma telah mendapatkan sertifikat ISPO.

Dari 621 sertifikat yang diterbitkan, ujar Achmad, sama dengan lahan seluas 5.450.000 hektare atau kurang lebih 33 persen dari total areal kelapa sawit selama kurun waktu 2011-2019. "Besar harapan kami, keluarnya perpres 44 ini akan mempercepat sertifikasi ISPO agar bisa meningkatkan keberterimaan kebun sawit di pasar internasional dan percepatan penurunan emisi rumah kaca," ujar Achmad.

Direktur Penghimpunan Dana Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Anwar Sunari menyebutkan pendanaan sertfikasi ISPO diajukan oleh perusahaan perkebunan yang dibebankan kepada masing-masing perusahaan. Kemudian, pendanaan sertifikasi yang diajukan oleh pekebun, dapat bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) atau pun daerah (APBD), serta dan sumber lain yang sah, termasuk BPDPKS.

"Namun, masih ada perbaikan dari Direktorat Jenderal Perkebunan (Kementan) tentang pedoman teknis dalam kerangka pendanaan BPDPKS," ujar Sunari.

Direktur Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Perkebunan (Ditjenbun), Kementan, Kasdi Subagyono mengatakan tengah menyusun Permentan yang mengatur prinsip dan kriteria perkebunan kelapa sawit berkelanjutan. Setidaknya ada tujuh prinsip yang diturunkan jadi 37 kriteria dan 173 indikator untuk perusahaan. Sementara, untuk pekebun hanya dituntut dalam lima prinsip yang diturunkan jadi 21 kriteria dan 33 indikator.

<!--more-->

"Kementan masih dalam on progress dalam rangka siapkan Permentan setelah Perpres 44 tahun 2020," ujar Kasdi.

Ketua Umun Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Joko Supriyono menargetkan pencapaian 100 persen sertifikasi ISPO bagi anggotanya pada tahun ini. Adapun anggota yang sudah mendapatkan sertifikat ISPO baru 59 persen atau berkontribusi 65 persen dari total ISPO secara nasional. Meski begitu, Joko mengatakan masih banyak hambatan dalam percepatan sertifikasi yang butuh keterlibatan pemerintah.

"Percepatan sertifikasi ISPO harus didukung oleh perbaikan regulasi yang tumpang tindih. Perpres harus dipahami sebagai bagian dari penguatan kebijakan Indonesia untuk meningkatkan industri sawit," ujar Joko.

LARISSA HUDA