Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo tiba di kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Jakarta Pusat. Ia secara mendadak dipanggil oleh Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan pada Selasa sore, 29 Oktober 2019. TEMPO/Francisca Christy Rosana
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo menegaskan tidak ada lagi pembabatan hutan mangrove untuk alih fungsi menjadi kawasan tambak budidaya. Inovasi budidaya melalui intensifikasi akan didorong sehingga tidak terjadi alih fungsi hutan mangrove.
"Pasti akan ada isu lingkungan karena kami sedang gencar mengembangkan budidaya. Tapi saya jamin, ke depan tidak ada lagi pembabatan hutan mangrove, justru kami akan menanami mangrove," ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu, 15 Juli 2020.
Edhy mengatakan bahwa kementerian berkomitmen untuk menjaga kelestarian alam meski di sisi lain sedang gencar mengembangkan sektor perikanan budidaya, khususnya komoditas udang.
Dia menegaskan keyakinan tidak ada lagi pembabatan hutan mangrove karena saat ini sudah ada inovasi cara budidaya, di mana penerapannya tidak membutuhkan lahan yang begitu luas tetapi hasil panennya melimpah.
Dia menyebutkan, tambak udang vaname dengan sistem intensifikasi sudah banyak di Indonesia. Gambaran hasil produksinya, 1 hektare (ha) tambak udang vaname bisa menghasilkan hingga 10 hingga 15 ton setiap kali panen. Sistem intensifikasi ini, klaimnya, lebih produktif dibanding tambak yang pengerjaannya secara tradisional.
"Kalau dulu itu 10 ha lahan dapatnya hanya 1 ton. Tapi sekarang 1 ha lahan bisa menghasilkan 10 sampai 15 ton udang. Dan ini sudah terbukti di banyak tempat di Indonesia," ujarnya.
Edhy menerangkan selain menggunakan sistem intensifikasi KKP akan menerapkan konsep silvofishery. Melalui konsep ini, area-area bekas tambak akan kembali ditanami mangrove sembari dimanfaatkan untuk budidaya biota laut lainnya, seperti ikan kerapu, udang windu, dan kakap putih.
Dia tidak menampik sektor perikanan budidaya, khususnya komoditas udang belum tergarap maksimal. Hal itu menjadi salah satu amanat Presiden Joko Widodo untuk meningkatkan hasil budidaya.
Hal itu guna menjawab kebutuhan pasar dalam negeri maupun luar negeri. Untuk pasar internasional, dia menyebutkan, kebutuhannya masih tinggi dan menjanjikan. Sekadar catatan, produksi udang nasional baru sekitar 800.000 hingga 1 juta ton per tahun.
