Genjot Industri, Menperin Kaji Penerapan SNI Komponen Sepeda

Minggu, 12 Juli 2020 17:55 WIB

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita ditemui usai meninjau Pusat Riset Obat Modern Asli Indonesia di Dexa Laboratories of Biomolecular Sciences di Cikarang, Bekasi, Rabu. (ANTARA/ Sella Panduarsa Gareta)

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Perindustrian sedang berupaya memperdalam struktur manufaktur pada sektor industri sepeda di dalam negeri. Hal tersebut dilakukan guna mendorong tumbuhnya produsen komponen sehingga dapat lebih mengoptimalkan penggunaan produk lokal dalam mata rantai produksi sepeda.

“Kami akan koordinasikan dengan berbagai pihak, terutama sektor industrinya itu sendiri untuk bisa mengembangkan sepeda dengan komponen-komponen yang diproduksi di dalam negeri,” kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dalam keterangan tertulis, Ahad, 12 Juli 2020.

Agus melihat, potensi pasar domestik untuk industri sepeda sangat besar sehingga peluang bisnisnya juga masih terbuka lebar. Apalagi, di tengah kondisi pandemi Covid-19 saat ini, masyarakat banyak yang memilih olahraga dengan bersepeda untuk bisa menjaga kesehatannya.

“Kami lihat tren penggunaan dan penjualan sepeda lagi naik. Kenaikan ini tidak akan sebentar, dan kami juga lihat kalaupun Covid-19 sudah selesai, naik sepeda sudah jadi lifedata-style, sehingga demand-nya dalam jangka menengah tidak akan menurun, bahkan masih akan naik,” ujarnya.

Guna memacu daya saing industri sepeda di tanah air, Agus menyatakan, pihaknya akan melakukan pembicaraan dengan beberapa prinsipal sepeda serta mengkaji penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI). “Kami ingin nantinya sepeda yang dipakai masyarakat Indonesia adalah 100 persen produksi industri di Indonesia."

Sementara itu, Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (ILMATE) Kemenperin Taufiek Bawazier menyampaikan, pihaknya tengah memacu penguatan rantai suplai bagi industri sepeda di dalam negeri. “Kami akan berupaya tingkatkan TKDN-nya, selama ini rata-rata telah mencapai 40 persen,” ujarnya.

<!--more-->

Taufiek menjelaskan, industri sepeda di dalam negeri juga perlu memanfaatkan teknologi terkini sehingga bisa meningkatkan produktivitas dan mampu menghasilkan produk berkualitas dengan lebih efisien. Bagian yang saat ini perlu didukung, tutur dia, terutama penerapan teknologi nano untuk bahan rangka sepeda yang terbuat dari carbon karena secara material lebih ringan.

Industri ini yang harus dibangun di dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan para produsen. Selain itu, rata-rata komponen lain sudah bisa dibuat di dalam negeri.

Bahkan, Kemenperin juga mendorong pengembangan sepeda listrik. Hal ini karena Indonesia memiliki potensi sumber daya alam berupa nikel untuk kebutuhan bahan baku baterainya. “Jadi, kami akan optimalkan pabrik-pabrik baterai di dalam negeri untuk mengembangkan sepeda listrik. Inovasi menjadi sangat penting, termasuk desain sepeda yang sesuai dengan tipe atau kebutuhan konsumen Indonesia, karena untuk kenyamanan bersepeda itu sendiri,” kata dia.

CAESAR AKBAR

Berita terkait

Realisasi Kredit Bank Mandiri Kuartal I 2024 Tembus Rp 1.435 Triliun

2 hari lalu

Realisasi Kredit Bank Mandiri Kuartal I 2024 Tembus Rp 1.435 Triliun

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. telah menyalurkan kredit konsolidasi sebesar Rp 1.435 triliun pada kuartal I 2024.

Baca Selengkapnya

Polda Metro Jaya Gelar Olah TKP Industri Rumahan Narkoba di Sentul Hari Ini

3 hari lalu

Polda Metro Jaya Gelar Olah TKP Industri Rumahan Narkoba di Sentul Hari Ini

Rumah yang menjadi tempat industri narkoba ini terdiri atas dua lantai, dengan cat berwarna kuning keemasan.

Baca Selengkapnya

Kini Impor Bahan Baku Plastik Tidak Perlu Pertimbangan Teknis Kemenperin

8 hari lalu

Kini Impor Bahan Baku Plastik Tidak Perlu Pertimbangan Teknis Kemenperin

Kementerian Perindustrian atau Kemenperin menyatakan impor untuk komoditas bahan baku plastik kini tidak memerlukan pertimbangan teknis lagi.

Baca Selengkapnya

Indonesia Bahas Pengurangan Emisi Karbon di Hannover Messe 2024

8 hari lalu

Indonesia Bahas Pengurangan Emisi Karbon di Hannover Messe 2024

Pemerintah RI membahas langkah strategis mengurangi emisi karbon sektor industri di ajang pameran global Hannover Messe 2024 Jerman.

Baca Selengkapnya

Pupuk Kujang Kembangkan Produksi Es Kering

16 hari lalu

Pupuk Kujang Kembangkan Produksi Es Kering

Pupuk Kujang menambah lini produk non pupuk dengan meresmikan pabrik dry ice atau es kering memanfaatkan produksi pabrik CO2 cair.

Baca Selengkapnya

Impor Dibatasi, Pengusaha Tekstil: Meski Belum Signifikan, Tren Kinerja Industri TPT Mulai Positif

21 hari lalu

Impor Dibatasi, Pengusaha Tekstil: Meski Belum Signifikan, Tren Kinerja Industri TPT Mulai Positif

Asosiasi Serat dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI) mengungkapkan dampak kebijakan pembatasan impor yang diterapkan oleh pemerintah.

Baca Selengkapnya

Zulhas Sebut Impor Produk Elektronik Tidak Dilarang tapi Diatur, Ini Sebabnya

22 hari lalu

Zulhas Sebut Impor Produk Elektronik Tidak Dilarang tapi Diatur, Ini Sebabnya

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan atau Zulhas angkat bicara soal pembatasan impor produk elektronik yang dilakukan oleh Kementerian Perindustrian.

Baca Selengkapnya

Batasi Impor Produk Elektronik, Kemenperin Harapkan Geliat Produsen Dalam Negeri

23 hari lalu

Batasi Impor Produk Elektronik, Kemenperin Harapkan Geliat Produsen Dalam Negeri

Kemenperin berharap pengaturan tata niaga impor produk elektronik dapat membuka peluang bagi produsen dalam negeri.

Baca Selengkapnya

Kemenperin Batasi Impor Produk Elektronik Televisi, Mesin Cuci, AC hingga Kulkas

23 hari lalu

Kemenperin Batasi Impor Produk Elektronik Televisi, Mesin Cuci, AC hingga Kulkas

Pengaturan arus impor ini sebagai tindak lanjut arahan Joko Widodo perihal kondisi neraca perdagangan produk elektronik pada 2023 yang defisit.

Baca Selengkapnya

CIPS Nilai Aturan Pembatasan Impor Berpotensi Lemahkan Daya Saing Produk Dalam Negeri

26 hari lalu

CIPS Nilai Aturan Pembatasan Impor Berpotensi Lemahkan Daya Saing Produk Dalam Negeri

Dengan aturan ini, dokumen lartas yang sebelumnya hanya berupa laporan survey (LS) kini bertambah menjadi LS dan Persetujuan Impor.

Baca Selengkapnya