TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom senior Faisal Basri mengritik langkah pemerintah yang memilih memberikan bantuan sembako kepada masyarakat di tengah pandemi Covid-19 daripada memberi bantuan tunai.

Faisal mengatakan pemberian sembako langsung kepada masyarakat membuat dana untuk pembelian sembako itu tidak berputar di masyarakat seperti di kalangan usaha mikro, kecil, dan menengah atau umkm.

"Kok penanganan dampak Covid-19-nya justru mematikan usaha kecil. Katanya UMKM mau didayagunakan, tapi ada dana 63 triliun rupiah yang dipakai untuk diserahkan kepada rakyat dalam bentuk sembako. Jadi rakyat tidak membeli lagi di warung tetangga dan pasar tradisional," ujar Faisal dalam diskusi daring, Jumat, 10 Juli 2020.

Faisal mengatakan apabila bantuan diberikan dalam bentuk sembako, artinya pemerintah membeli langsung ke pabrikan dan kemudian diberikan kepada masyarakat. Sehingga, masyarakat tidak lagi belanja ke pelaku ekonomi sekitar.

Di samping itu, bantuan sembako, menurut Faisal, tidak bakal tepat sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Misalnya saja, keluarga yang mengidap diabetes pasti tidak memerlukan beras dan gula, sementara keluarga yang memiliki bayi bisa jadi akan mengalokasikan dananya lebih untuk susu.

"Kalau sekarang seluruh masyarakat dipukul rata untuk membeli sembako, mi, gula, dan beras yang mungkin mematikan warung tetangga dan pasar tradisional," ujar Faisal Basri.

Pemerintah saat ini memiliki sejumlah program bantuan sosial untuk masyarakat. Salah satunya adalah bansos dalam bentuk sembako.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan realisasi biaya penanganan Covid-19 bidang perlindungan sosial hingga 30 Juni 2020 telah mencapai Rp72,5 triliun. Realisasi anggaran itu mencapai 35,6 persen dari pagu yang dipatok Rp203,9 triliun.

Realisasi terbesar datang dari Program Keluarga Harapan yang mencapai Rp 24,1 triliun, atau 64,4 persen dari pagu Rp 37,4 triliun. Bantuan tunai bersyarat itu disalurkan untuk 10 juta keluarga penerima manfaat.

Berikutnya, Bantuan Sosial Tunai telah disalurkan senilai Rp15,6 triliun, atau 48 persen dari pagu. Penyaluran bantuan sosial tunai dilakukan untuk 8,77 juta KPM non-Jabodetabek.

Sementara itu, penyaluran Bansos Sembako telah mencapai Rp 1,4 triliun atau 20,1 persen dari pagu. Penyaluran paket sembako telah dilakukan bagi 1,86 juta KPM Jabodetabek.

Selanjutnya, Kartu Sembako realisasinya sudah mencapai Rp20,5 triliun atau 47 persen dari pagu Rp 43,6 triliun. Penyaluran bantuan pangan itu telah dilakukan untuk 18,83 juta KPM.

Program lainnya adalah Diskon Listrik, yang realisasinya sudah Rp 3,1 triliun atau 44,9 triliun dari pagu Rp 6,9 triliun. Penyaluran bantuan ini dilakukan bagi 31,2 juta rumah tangga.

Di samping itu, Bantuan Langsung Tunai Dana Desa realisasinya baru mencapai Rp5,5 triliun atau 17,3 persen dari pagu Rp31,8 triliun. Penyaluran telah dilakukan bagi 6,48 juta KPM.

Terakhir, Program Kartu Prakerja realisasinya baru Rp2,4 triliun atau 12,1 persen dari pagu Rp 20 triliun. Program itu sudah dinikmati 680,92 ribu peserta. Adapun program itu baru terlaksana sampai gelombang ketiga, Pelaksanaan gelombang berikutnya masih menunggu hasil review dari KPK, BPK, Kejaksaan, hingga Polri.

CAESAR AKBAR