TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengusulkan agar seluruh negara anggota International Maritime Organization harus memastikan pelaut yang terkena dampak pandemi Covid-19 dapat melakukan pertukaran ABK dan dapat melakukan pemulangan ke negara asal (repatriasi) secara aman.

Usulan tersebut disepakati oleh seluruh delegasi dari negara anggota dewan IMO dan menjadi salah satu butir pernyataan bersama (joint statement) yang dikeluarkan di akhir konferensi tersebut.

“Kami sangat mendukung Kebijakan pertukaran Anak Buah Kapal (ABK). Hal ini sangat penting untuk memastikan proses pertukaran dapat dilakukan pada waktu yang tepat untuk mencegah pelaut mengalami kelelahan dan yang terkena dampak pandemi Covid-19, yang dapat membahayakan keselamatan operasional kapal,” kata Budi dalam keterangan tertulis, Jumat, 10 Juli 2020.

Hal itu dia sampaikan dalam konferensi virtual Maritime Virtual Summit on Crew Changes yang diselenggarakan oleh Pemerintah Inggris dan dihadiri oleh sejumlah negara anggota IMO dan organisasi internasional di sektor maritim. Indonesia juga mendorong negara-negara anggota untuk tetap membuka akses pelabuhan yang dikhususkan bagi pertukaran ABK.

Selain itu, Indonesia juga menekankan pentingnya peningkatan perhatian masyarakat internasional terhadap mistreatment and abuses terhadap pelaut.

Budi menjelaskan sektor transportasi laut berkontribusi pada pemulihan ekonomi global di masa pandemi Covid-19, khususnya melalui pengiriman barang/logistik. Untuk memastikan pengiriman berjalan lancar, keselamatan dan kesejahteraan para ABK kapal umum dan kapal pesiar, baik yang berwarga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing perlu diperhatikan.

Untuk penanganan kapal dan pelaut selama pandemi Covid-19 ini, Indonesia telah mengeluarkan peraturan untuk memfasilitasi kapal pesiar berbendera asing untuk berlabuh dan untuk melakukan pertukaran ABK, dengan menetapkan tiga pelabuhan yaitu di Pulau Nipah, Pulau Galang, dan Tanjung Balai Karimun. Secara bertahap akan dibuka pelabuhan lainnya agar bisa lebih banyak memfasilitasi ABK yang akan melakukan proses pertukaran.

“Indonesia akan terus berperan aktif dalam mendukung pertukaran ABK bagi pelayaran internasional yang memerlukan bantuan pertukaran di wilayah Indonesia, dimana hal ini merupakan pemenuhan kewajiban sebagai coastal state dan port state,” kata dia.

Menhub mengapresiasi Pemerintah Inggris dan IMO sebagai organisasi maritim global utama yang telah berinisiatif untuk menyelenggarakan pertemuan virtual ini dalam upaya bersama meminimalkan gangguan terhadap perdagangan dan kegiatan transportasi laut.

“Saya yakin upaya ini akan memperkuat konektivitas global yang tangguh, serta mendukung pemulihan ekonomi global dengan cepat,” ujarnya.

HENDARTYO HANGGI