TEMPO.CO, Situbondo - Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo menyebutkan keputusannya mencabut larangan ekspor benih lobster karena kebijakan itu merugikan masyarakat. Kebijakan yang Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56 Tahun 2016 tentang Larangan Ekspor Benih Lobster sebelumnya diterbitkan oleh Susi Pudjiastuti.

"Saya mencabut Permen Nomor 56 yang dirasa masyarakat merugikan. Karena masyarakat (nelayan) banyak mencari mata pencaharian dari lobster, dan tiba-tiba dihapus (dilarang) tanpa ada alternatif lain," kata Edhy kunjungan kerja ke Balai Perikanan Budidaya Air Payau (BPBAP) Situbondo, Jawa Timur, Kamis, 9 Juli 2020.

Edhy menyatakan kembali dibukanya ekspor untuk menanamkan semangat budi daya lobster. Ketika terjadi ekspor karena budi daya lobster sukses dilakukan, nelayan bisa juga turut memperoleh keuntungan budi daya lobster.

"Karena jika lobster dibiarkan di alam bebas pun juga tidak bermanfaat dan akan mati. Masyarakat ada dan bisa dimanfaatkan. Kalau dikatakan setelah diambil nantinya akan habis tidak juga, karena perusahaan maupun masyarakat yang mengambilnya wajib mengembalikan dua persennya," kata Edhy.

Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin menambahkan, keputusan membuka keran ekspor benih lobster sudah memperhatikan aspirasi masyarakat. "Peraturan yang tidak berpihak kepada masyarakat nelayan akan mendatangkan kemudharatan yang luar biasa. Semua regulasi terkait kelautan dan perikanan yang tidak berpihak kepada kepentingan rakyat memang harus direvisi," katanya saat mendampingi Menteri Edhy Prabowo.

Ngabalin menjelaskan, larangan ekspor benih lobster selama ini merugikan para nelayan dan bahkan ada nelayan yang ditangkap, dipenjara dan pengusaha jatuh bangkrut. "Sesuai arahan presiden, para menteri agar melakukan gerakan dan kerja yang ekstra ordinary dan bisa memberikan pelayanan yang tepat," tuturnya. Kebijakan membuka kembali ekspor benih lobster juga disebut menunjukkan keberpihakan kepada nelayan di masa pandemi Covid-19.

ANTARA