TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir buka-bukaan soal penyebab maraknya kasus korupsi yang terjadi di perusahaan pelat merah. Hal itu lantaran banyak direksi yang mainkan peran ganda antara ekonomi dan pelayanan publik, serta mencampurkan kepentingan keduanya.

"BUMN dulunya memegang peran ganda untuk memenuhi nilai ekonomi dan pelayanan publik. Tetapi problemnya karena ini garis merahnya tidak jelas, akhirnya para direksi sendiri mencampuradukkan antara penugasan dan bisnis yang benar," katanya dalam diskusi virtual yang diselenggarakan Kingdom Business Community, Kamis malam, 2 Juli 2020.

Dengan peran ganda atas oknum direksi tak bertanggung jawab , Erick menyebut, dalam beberapa tahun belakangan sudah ditemukan 53 kasus korupsi di BUMN. Jadi hal itu sangat merugikan negara.

Erick mengatakan saat ini sedang memetakan BUMN mana yang fokus mencari profit dan berfokus pada pelayanan publik.

Di pun mencontohkan seperti Telkom dan Bank Mandiri yang benar-benar di bisnis. Tapi, ada juga yang fokus pelayanan publik seperti Pupuk Indonesia. “Supaya para direksi KPI (key performance indicator) jelas dan tidak ada iri-irian satu sama lainnya," kata dia.

Dia menambahkan, sebagai Menteri BUMN akan membangun ekosistem yang sehat untuk bisa membangun ekonomi Indonesia yang lebih baik. Erick pun berkomitmen untuk terus melakukan restrukturisasi dan konsolidasi dalam merampingkan struktur BUMN.

"Kami tidak sempurna di BUMN. Kami terus melakukan restrukturisasi, konsolidasi dan tranformasi, jadi kita punya penugasan yang jelas dan sebagai korporasi," ucapnya.

Erick Thohir baru saja merampingkan perusahaan BUMN dari sebelumnya 142 menjadi 107. Kemudian ia pun berencana untuk merampingkan lagi jumlah BUMN hingga tersisa hanya 70 perusahaan. Erick juga sempat menyatakan akan menutup bisnis yang tidak sejalan dengan core bisnis induknya.