TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan realisasi fisik stimulus sektor kesehatan baru mencapai 4,68 persen dari total l yang dianggarkan. Menurutnya, proses administrasi dan verifikasi yang rigid masih menjadi kendala besar dalam implementasi stimulus fiskal tersebut.

"Makanya, masih muncul ada tenaga kesehatan yang belum mendapatkan kompensasi, padahal APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) nya sudah diberikan alokasi," kata Sri Mulyani dalam diskusi virtual, Sabtu, 27 Juni 2020.

Dia mengatakan stimulus sektor kesehatan sudah disediakan dalam APBN sebesar Rp 87,5 triliun. Dengan realisasi tersebut, masih ada 95 persen atau sekitar Rp 83 triliun yang belum tersalurkan.

Menurut dia, proses verifikasi yang lama juga karena pemerintah menggunakan prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan dana stimulus.

Dia juga menunjukkan data mengenai realisasi rendah pada stimulus fiskal pada sektoral dan pemerintah daerah. Dari data itu, stimulus sektoral dan Pemda baru 4,01 persen yang tersalurkan dari total anggaran Rp 106,11 triliun.

Sri menuturkan rendahnya realisasi itu karena banyak Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD belum direvisi. Padahal APBN sudah diperbaiki melalui Peraturan Presiden atau Perpres.

Kendati begitu, dia berkomitmen untuk terus memperbaiki dan mempercepat realisasi anggaran, serta menggandeng pemangku kepentingan.

Adapun realisasi paling tinggi terjadi pada stimulus untuk bidang perlindungan sosial. Stimulus itu, sudah terealisasi sebesar 34,06 persen dari total anggaran Rp 203,90 triliun. Penyaluran cukup optimal terjadi pada
program bantuan sosial seperti Sembako, Program Keluarga Harapan (PKH), dan Bansos Tunai. Sedangkan BLT dana desa dan realisasi kartu prakerja masih perlu diakselerasi.

HENDARTYO HANGGI