Presiden Joko Widodo berkeliling Gudang Bulog bersama Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso di Kelapa Gading, Jakarta Utara, 18 Maret 2020. Foto: BPMI Setpres
TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso yang akrab disapa Buwas menegaskan Indonesia tidak memerlukan opsi impor mengingat stok beras yang diperkirakan mencukupi untuk kebutuhan Nasional hingga akhir Desember 2020.
Buwas menyebutkan bahwa stok beras yang dikelola Bulog saat ini mencapai 1,4 juta ton. Volume tersebut dinilai masih terjaga dengan stok cadangan beras pemerintah (CBP) yang harus dikelola Bulog di kisaran 1-1,5 juta ton.
"Sampai hari ini kita masih punya (stok beras) 1,4 juta ton, ini juga masih berlangsung penyerapan, jadi ini yang meyakinkan saya bahwa beras kita ini cukup untuk kegiatan sampai bulan Desember," kata Buwas di Kantor Pusat Bulog Jakarta, Selasa, 23 Juni 2020.
Buwas menjelaskan bahwa saat ini Bulog masih memaksimalkan penyerapan produksi gabah petani dari panen musim pertama yang berlangsung April sampai Juni.
Meski Bulog juga terus menyalurkan bantuan sosial (bansos) beras Presiden, sebagai penugasan yang diberikan Pemerintah, stok CBP yang dikelola di gudang Bulog dinilai masih mencukupi.
Bulog juga akan memaksimalkan penyerapan gabah pada panen musim kedua, yakni sekitar September-November untuk menambah stok kebutuhan pangan hingga 2021, atau menjelang panen berikutnya.
"Beras kita cukup penyaluran sampai bulan Desember, bahkan nanti penyerapan September-November saat panen lagi, kita akan serap sebanyak mungkin," kata Buwas.
Buwas menambahkan bahwa pihaknya terus berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian untuk memetakan wilayah yang sedang dan masih panen, mengingat waktu panen antarprovinsi berbeda.
Jokowi Ikut Salurkan Bansos Beras di Jambi, Pastikan Penyalurannya Dilanjutkan Sampai Juni
23 hari lalu
Jokowi Ikut Salurkan Bansos Beras di Jambi, Pastikan Penyalurannya Dilanjutkan Sampai Juni
Presiden Joko Widodo alias Jokowi ikut menyalurkan bantuan pangan atau bansos beras di Jambi hari ini. Jokowi mengklaim bantuan ini menjadi salah satu program pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat dan menekan inflasi, utamanya inflasi beras.