Terlalu Murah, Harga Benih Lobster di Nelayan Hanya Rp 4.000

Sabtu, 20 Juni 2020 14:28 WIB

Benih lobster yang akan diselundupkan di Jambi, 17 April 2019. Polisi berhasil mengagalkan upaya penyelundupan benis lobster senilai Rp 37 miliar. (Humas KKP)

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah dinilai belum mampu memenuhi aspek keadilan dalam mengatur perdagangan benih lobster. Kepala Departemen Advokasi Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Zenzi Suhadi menyoroti harga jual bibit lobster di tingkat nelayan yang saat ini hanya berkisar Rp 4.000-9.000.

"Harga jual yang diterima nelayan tidak sampai 10 persen dari harga ekspor, selisihnya sangat besar," ujar Zenzi saat dihubungi Tempo pada Sabtu, 20 Juni 2020.

Informasi itu dihimpun dari pantauan Zenzi bersama tim Walhi di sepanjang perairan Lampung hingga Sumatra Barat dalam beberapa waktu ke belakang setelah regulasi ekspor benih lobster terbit. Adapun regulasi itu termaktub dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2020 yang diundangkan pada 4 Mei lalu.

Sementara itu terkait harga jual ekspor, Zenzi menandai rata-rata tarif yang dipatok eskportir setelah benih lobster diperdagangkan ke luar negeri mencapai US$ 13 untuk jenis mutiara. Dengan kurs yang berlaku saat ini, harga jual tersebut setara dengan Rp 180 ribu per ekor.

Kesenjangan harga jual ekspor di tingkat nelayan menimbulkan masalah dalam janga pendek. Menurut Zenzi, nelayan dengan segala risikonya tidak akan mampu mengembangkan potensi dan meningkatkan kesejahteraan.

Di sisi lain pada jangka panjang, harga jual yang sangat rendah akan memicu terjadinya ekspor-ekspor ilegal melebihi kuota yang menyebabkan ketersediaan lobster di alam akan habis. "Ketika lobster ini akan habis, jenis ikan lain akan menyusut karena rantai makanan terganggu," tutur Zenzi.

Zenzi pun meminta pemerintah mengkaji peraturan terkait penetapan harga jual lobster di level paling bawah. Di samping itu, dia mendesak agar negara transparan terhadap harga jual ekspor lobster dan penerimaan PNBP.

"PNBP ini juga harus diperjelas uangnya itu untuk apa," katanya. Akan lebih baik, tutur Zenzi, seandainya PNBP yang dikutip oleh negara dikembalikan ke kelompok nelayan sebagai tambahan modal.


Berita terkait

Walhi: Lahan yang Dikelola dengan Konsep Ekonomi Nusantara Lebih dari 1,3 Juta ha di 28 Provinsi

2 hari lalu

Walhi: Lahan yang Dikelola dengan Konsep Ekonomi Nusantara Lebih dari 1,3 Juta ha di 28 Provinsi

Walhi menggagas konsep Ekonomi Nusantara untuk membantu masyarakat lokal dalam tata kelola lahan.

Baca Selengkapnya

Trenggono Akui Ekosistem Budi Daya Lobster Belum Terbentuk

3 hari lalu

Trenggono Akui Ekosistem Budi Daya Lobster Belum Terbentuk

Trenggono menjelaskan alasannya menggandeng negara tetangga, Vietnam untuk budi daya benih lobster. Trenggono telah membuka keran ekspor benur.

Baca Selengkapnya

Sebut Lobster Komoditas Unggul Indonesia, Trenggono Terimakasih ke Vietnam

3 hari lalu

Sebut Lobster Komoditas Unggul Indonesia, Trenggono Terimakasih ke Vietnam

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan bahwa setidaknya ada lima komoditas di sektor perikanan dan kelautan Tanah Air yang unggul. Ia menyebut lima komoditas itu di antaranya udang, rumput laut, tilapia, lobster, dan kepiting.

Baca Selengkapnya

Terpopuler: YLKI Minta Pinjol Ilegal Diberantas, Menteri Budi Arie Sebut Judi Online Hantu

4 hari lalu

Terpopuler: YLKI Minta Pinjol Ilegal Diberantas, Menteri Budi Arie Sebut Judi Online Hantu

Berita terpopuler Tempo: YLKI menuntut pemberantasan Pinjol ilegal, Menkominfo Budi Arie sebut judi online seperti hantu.

Baca Selengkapnya

Terpopuler: YLKI Minta Akar Pinjol Ilegal Diberantas, Menteri Budi Arie Sebut Judi Online Hantu

4 hari lalu

Terpopuler: YLKI Minta Akar Pinjol Ilegal Diberantas, Menteri Budi Arie Sebut Judi Online Hantu

Berita terpopuler Tempo: YLKI menuntut pemberantasan Pinjol ilegal, Menkominfo Budi Arie sebut judi online seperti hantu.

Baca Selengkapnya

WALHI Tuntut Jepang Hentikan Pendanaan Proyek LNG, Termasuk di Indonesia

5 hari lalu

WALHI Tuntut Jepang Hentikan Pendanaan Proyek LNG, Termasuk di Indonesia

Walhi menuntut Jepang untuk menghentikan pendanaan publik negara tersebut untuk proyek gas dan LNG (Liquefied Natural Gas). Pasalnya, Walhi menilai proyek itu berdampak buruk pada lingkungan dan melanggar hak asasi manusia.

Baca Selengkapnya

Tanggapan Walhi Jatim Terhadap Banjir di Kota Surabaya Sepanjang 2024

5 hari lalu

Tanggapan Walhi Jatim Terhadap Banjir di Kota Surabaya Sepanjang 2024

Pada 2024, Kota Surabaya menjadi salah satu wilayah di Jawa Timur yang merasakan langsung dampak banjir. Walhi Jatim beri tanggapan.

Baca Selengkapnya

Walhi Tuntut Jepang Akhiri Pendanaan Proyek Gas Fosil yang Menimbulkan Bencana

6 hari lalu

Walhi Tuntut Jepang Akhiri Pendanaan Proyek Gas Fosil yang Menimbulkan Bencana

Menurut Walhi, pasca Perjanjian Paris, JBIC justru menjadi penyandang dana gas fosil terbesar di Asia Tenggara.

Baca Selengkapnya

Demo Tolak Tambang Timah di Kantor Gubernur Bangka Belitung, Walhi: Setop IUP Baru

9 hari lalu

Demo Tolak Tambang Timah di Kantor Gubernur Bangka Belitung, Walhi: Setop IUP Baru

Walhi menyebut fakta kacaunya tata kelola timah di Bangka Belitung juga dapat dilihat dari perubahan peradaban masyarakat adat.

Baca Selengkapnya

Ministry of Marine Affairs and Fisheries Reopen Export of Lobsters Larvae for Vietnam

9 hari lalu

Ministry of Marine Affairs and Fisheries Reopen Export of Lobsters Larvae for Vietnam

Ministry of Marine Affairs and Fisheries has allowed the resumption of lobster larvae exports. The cultivation must be in Vietnam.

Baca Selengkapnya