Pemerintah Tetap Pangkas Anggaran Perjalanan Dinas pada 2021

Kamis, 18 Juni 2020 13:20 WIB

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara memberikan sambutan dalam acara Indonesia Banking Expo 2019 di Jakarta, Rabu, 6 November 2019. ANTARA

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengungkapkan negara masih akan terus menekan belanja untuk perjalanan dinas pada 2021. Menurut Suahasil, pemerintah mendorong instansi memanfaatkan video conference untuk menggelar rapat guna mengefisienkan anggaran serta waktu.

"Tahun depan efisiensi di perjalanan dinas masih dipertahankan. Kalau tahun ini dianggarkan misalnya 100 rupiah per perjalanan, lalu ada Covid dipotong jadi 40 rupiah, ya tahun-tahun depan jangan dikembalikan lagi menjadi 100 rupiah," ujar Suahasil dalam dialog virtual bersama Staf Menteri Keuangan, Masyita Crystallin, Kamis, 18 Juni 2020.

Suahasil menjelaskan, pandemi telah memaksa penduduk dunia menjalani kehidupan yang lebih efektif dengan memanfaatkan platform digital sebagai sarana komunikasi. Pola ini mempengaruhi kegiatan, seperti rapat, yang dilakukan oleh seluruh instansi.

Saat ini, rapat kerap dihelat dengan telekonferensi melalui aplikasi yang berkembang. Sementara itu sebelum pagebluk melanda, kata dia, pemerintah bisa mengeluarkan anggaran yang besar hanya untuk menggelar pertemuan.

Misalnya untuk transportasi hingga snack. "Kalau dulu yang namanya konsumsi rapat, rapatnya lima kali ya snack-nya lima kali, ini bisa dipotong sehingga lebih efisien," ucapnya.

Dengan pemangkasan kegiatan perjalanan dinas, pemerintah memperoleh sumber-sumber inefisiensi untuk dialihkan ke kebutuhan lain yang sifatnya lebih mendesak. Dia berharap, pola bekerja saat pandemi akan membentuk kebiasaan baru.

"Selain menghindari Covid, waktu luang dengan keluarga di rumah juga lebih banyak tentunya dengan tetap menjaga produktivitas," tuturnya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebelumnya mengatakan anggaran yang sifatnya operasional maupun belanja barang, seperti perjalanan dinas, pada tahun ini sudah tidak lagi tersisa. Hal itu merupakan upaya realokasi Anggaran Pandapatan dan Belanja Negara 2020 untuk menghadapi dampak dan pemulihan dari wabah virus corona.

"Terutama untuk bantuan sosial dan dukungan ke dunia usaha sehingga belanja barang dan perjalanan dinas sudah tidak ada yang tersisa," kata Sri Mulyani, 6 Mei lalu.

Dia juga mengatakan untuk biaya pemeliharaan gedung negara dan aset lainnya, jumlahnya sudah sudah sangat menipis. Menurut dia, belanja barang sudah dipangkas signifikan dari yang ditetapkan dalam APBN 2020 sebesar Rp 337 triliun, menjadi sebesar Rp 290 triliun. Nilai itu, lebih rendah dari realisasi tahun lalu.

"Karena kami terus kendalikan berbagai perjalanan dinas dan paket meeting sehingga sekarang sudah turun dan kami potong," ujarnya.

FRANCISCA CHRISTY ROSANA | HENDARTYO HANGGI

Berita terkait

Semakin Turun, Surplus APBN Maret 2024 Hanya Rp 8,1 Triliun

2 hari lalu

Semakin Turun, Surplus APBN Maret 2024 Hanya Rp 8,1 Triliun

Sri Mulyani menilai kinerja APBN triwulan I ini masih cukup baik.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

2 hari lalu

Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan masih ada Rp 12,3 triliun anggaran Pemilu 2024 yang belum terbelanjakan.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani: Penyaluran Bansos Januari-Maret 2024 Mencapai Rp 43 Triliun

2 hari lalu

Sri Mulyani: Penyaluran Bansos Januari-Maret 2024 Mencapai Rp 43 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan penyaluran bantuan sosial atau Bansos selama Januari-Maret 2024 mencapai Rp 43 triliun.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Beberkan Efek Konflik Timur Tengah ke Indonesia, Mulai dari Lonjakan Harga Minyak hingga Inflasi

2 hari lalu

Sri Mulyani Beberkan Efek Konflik Timur Tengah ke Indonesia, Mulai dari Lonjakan Harga Minyak hingga Inflasi

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan tensi geopolitik di Timur Tengah cenderung meningkat dan menjadi fokus perhatian para pemimpin dunia. Ia menegaskan kondisi ini mempengaruhi beberapa dampak ekonomi secara signifikan.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Sebut Realisasi Anggaran IKN Baru Mencapai 11 Persen

2 hari lalu

Sri Mulyani Sebut Realisasi Anggaran IKN Baru Mencapai 11 Persen

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa realisasi anggaran dari APBN untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) baru mencapai 11 per

Baca Selengkapnya

Program 3 Juta Rumah Prabowo-Gibran, BTN Usulkan Skema Dana Abadi

2 hari lalu

Program 3 Juta Rumah Prabowo-Gibran, BTN Usulkan Skema Dana Abadi

PT Bank Tabungan Negara (BTN) usulkan skema dana abadi untuk program 3 juta rumah yang digagas Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Ekonom Ideas Ingatkan 3 Tantangan RAPBN 2025

2 hari lalu

Ekonom Ideas Ingatkan 3 Tantangan RAPBN 2025

Direktur Institute for Demographic and Poverty Studies (Ideas) Yusuf Wibisono menyebut RAPBN 2025 akan sejumlah tantangan berat.

Baca Selengkapnya

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

2 hari lalu

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sigit Sosiantomo mengatakan penetapan tarif tiket pesawat harus memperhatikan daya beli masyarakat.

Baca Selengkapnya

Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

2 hari lalu

Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi meminta pemerintah untuk mencari langkah antisipatif untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia, salah satunya adalah dengan cara menyisir belanja tidak prioritas.

Baca Selengkapnya

Menhub Budi Karya Minta Jepang Berkoordinasi dengan BUMN soal Pengembangan Konektivitas Transportasi IKN

3 hari lalu

Menhub Budi Karya Minta Jepang Berkoordinasi dengan BUMN soal Pengembangan Konektivitas Transportasi IKN

Menhub Budi Karya membahas rencana pengembangan jaringan transportasi di Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara dengan Jepang.

Baca Selengkapnya