TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Tim Riset Forum for Socio-Economic Studies (FOSES), Putra Perdana menyebutkan serapan tenaga kerja pada Industri Hasil Tembakau (IHT) alias rokok terhadap seluruh pekerja industri manufaktur terus merosot. Situasi ini terjadi saat total tenaga kerja di industri manufaktur secara keseluruhan meningkat.

"Mengalami penurunan dari 7,6 persen tahun 2008 menjadi 4,6 persen tahun 2017," kata Putra Perdana dalam konferensi pers pada Rabu, 17 Juni 2020. Sebaliknya, total pekerja industri manufaktur naik dari sekitar 6,5 persen menjadi 9 persen.

Secara total, Putra mengatakan ada 5,8 juta tenaga kerja yang diserap oleh IHT. Dari jumlah itu, 2,3 juta merupakan petani tembakau, 1,1 juta petani cengkeh, 330 ribu tenaga kerja produksi, dan 2 juta pada bisnis ritel.

Adapun hingga 2019, Putra menyebut angka yang dilaporkan Kementerian Perindustrian sudah mencapai 5,98 juta orang. Rinciannya 4,28 juta pekerja industri manufaktur dan distribusi. Lalu 1,7 juta pekerja di sektor perkebunan tembakau.

Data ini disampaikan Putra menyusul kenaikan cukai 23 persen yang sudah ditetapkan Kementerian Keuangan sejak 1 Januari 2020. Dari hasil riset FOSES, kenaikan cukai rokok setiap tahun ini ternyata selalu memberikan pengaruh negatif terhadap jumlah tenaga kerja sektor IHT.

Menurut Putra, telah terjadi penurunan jumlah tenaga kerja selama 2016 hingga 2018 akibat kenaikan cukai rokok. Besarnya 7,7 persen, 4,26 persen, hingga 4,88 persen.

Padahal IHT memberikan sumbangan besar penyerapan tenaga kerja di daerah produksi mereka. Di Kudus, Jawa Tengah, misalnya, IHT menyerap 75,88 persen dari total tenaga kerja.

Sementara itu, Kepala Subdit Hubungan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan, Sumondang, juga mengutip laporan dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) tahun 2019. Dalam laporan Indef, tenaga kerja IHT bahkan lebih besar dari yang disampaikan Kemenperin, yaitu mencapai 7,1 juta orang.

Sumondang pun membenarkan jika terjadi penurunan serapan tenaga kerja di industri rokok. Sehingga, kata dia, Kemenaker menilai perlu ada kehati-hatian dalam menetapkan besaran tarif cukai. "Mengingat dampaknya yang bersifat multiplier effect, salah satunya terhadap bidang ketenagakerjaan," kata dia.

Meski demkian, Analis Kebijakan Ahli Madya Badan kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Wawan Juswanto mengatakan belum menerima salinan utuh riset FOSES. "Tapi ini masukan bagus bagi kami dalam menyusun kebijakan cukai," kata dia.