TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan sekaligus pemilik maskapai perintis Susi Air, Susi Pudjiastuti, berharap pemerintah memberikan relaksasi seperti pembebasan kewajiban Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Hal itu dikarenakan maskapainya tak beroperasi selama dua bulan.
"Saya tidak minta kompensasi tapi atleast kewajiban-kewajiban kita yang rutin itsbefreefirst," kata dia saat diskusi virtual bersama BNPB, Jumat 12 Juni 2020..
Susi mengatakan dampak ekonomi dari pandemi virus corona Covid-19 menjadi salah satu pengalaman terberat di dalam perjalanan bisnisnya. "Susi Air sudah dua bulan nol penerbangan, ya sama sekali tidak ada pemasukan," kata dia.
Dengan tak adanya pemasukan, Susi pun menyayangkan kebijakan pemerintah di dunia penerbangan yang tidak diubah. Misalnya, kewajiban pembayaran PNBP kepada pemerintah berupa perpanjangan surat izin pilot, perpanjangan dokumen pesawat, hingga surat security clearance untuk masuk ke bandar udara.
Susi mengatakan pembayaran kewajiban perpanjangan tersebut tetap ada sekalipun di tengah masa pandemi. "Semua seperti biasa, semua sektor pembayaran post pemerintah sampai hari ini tidak ada satupun yang tak bayar," ujarnya.
Sebelumnya, Susi Air terpaksa melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK dan merumahkan sebagian besar karyawan. "Susi Air hampir 99 persen penerbangannya pun berhenti. Semua terkena dampak," kata Susi, melalui akun media sosial Twitter pribadinya pada Rabu, 3 Juni 2020.
Susi menceritakan, PHK itu juga terjadi pada sebagian pilot Susi Air. Namun ia tak menyebutkan secara detail berapa jumlah pilot yang menelan pil pahit tersebut.
Untuk bertahan di tengah pandemi, kata Susi, maskapai perintisnya mencoba beralih ke layanan kargo dan pengiriman logistik.
