Ombudsman Temukan Maladministrasi Program Lama Tabungan Perumahan

Jumat, 5 Juni 2020 07:35 WIB

(Kiri-kanan) Anggota Ombudsman Republik Indonesia Alamsyah Saragih, Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Semuel Abrijani Pangerapan dan Anggota Ombudsman Republik Indonesia Alvin Lie mengelar konferensi pers usai mengelar pertemuan membahas pemblokiran internet di Papua dan Papua Barat di Kantor Ombudsman, Jakarta Selatan, Rabu 29 Agustus 2019. Tempo/Dias Prasongko

TEMPO.CO, Jakarta - Ombudsman RI menyampaikan catatan evaluasi dari pelaksanaan program tabungan perumahan rakyat (Tapera) terdahulu, ketika masih berada di bawah Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan (Bapertarum) – PNS. Anggota Ombudsman RI, Alamsyah Saragih mengatakan lembaganya menemukan sejumlah aduan mulai dari maladministrasi hingga persoalan penanganan klaim manfaat.

“Kebanyakan pesertanya sudah pensiun lalu ingin mengambil manfaatnya, tapi kemudian dipersulit,” katanya kepada Tempo, Kamis 4 Juni 2020.

Alamsyah berujar hal itu tak bisa diabaikan dan harus menjadi perhatian BP Tapera, yang akan mengintegrasikan seluruh peserta eks Bapertarum-PNS. Terlebih, program ini juga diperluas dengan mengikutsertakan pekerja dari sektor swasta. “Jadi langkah pertama kami minta BP Tapera untuk membereskan kewajiban-kewajiban masa lalu yang masih menggantung.”

Berikutnya, Ombudsman menyoroti perihal pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana Tapera. Alamsyah pun merujuk kepada beberapa kasus pengelolaan investasi dana publik, seperti yang terjadi pada PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dan ASABRI beberapa waktu lalu. “Investasinya ke mana saja harus dibuka lebih detil, apalagi Tapera dalam pemupukan dananya menggunakan Manajer Investasi,” katanya. “Pihak Manajer Investasi yang ditunjuk harus bersedia terbuka kepada publik, karena selama ini yang terjadi begitu masuk hilang, sudah dianggap urusan privat.”

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso turut mengingatkan BP Tapera agar menerapkan kaidah good governance atau tata kelola yang baik. “Prinsipnya sama dengan lembaga keuangan lainnya, jadi good governance harus dipenuhi, stance OJK begitu,” ucap Wimboh.

Advertising
Advertising

Deputi Komisioner BP Tapera Eko Ariantoro memastikan pengelolaan dana program Tapera akan dilakukan dengan hati-hati, transparan, dan akuntabel. Simpanan dana peserta akan dikelola dan diinvestasikan oleh BP Tapera bekerja sama dengan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), Bank Kustodian, dan Manajer Investasi. “Peserta akan dapat memantau hasil pengelolaan simpanannya setiap saat melalui berbagai kanal informasi yang disediakan oleh BP Tapera dan KSEI,” kata Eko.

FAJAR PEBRIANTO

Berita terkait

Ombudsman Usul Seleksi CASN Ditunda usai Pilkada 2024 agar Tak Jadi Komoditas Politik

16 jam lalu

Ombudsman Usul Seleksi CASN Ditunda usai Pilkada 2024 agar Tak Jadi Komoditas Politik

Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih mengusulkan agar seleksi CASN ditunda hingga setelah Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Kantornya Digeledah KPK, Ini Kasus yang Menyeret Sekjen DPR Indra Iskandar

21 jam lalu

Kantornya Digeledah KPK, Ini Kasus yang Menyeret Sekjen DPR Indra Iskandar

Penyidik KPK menggeledah kantor Sekretariat Jenderal DPR atas kasus dugaan korupsi oleh Sekjen DPR, Indra Iskandar. Ini profil dan kasusnya.

Baca Selengkapnya

Disebut Tukang Palak Berseragam, Berapa Pendapatan Pegawai Bea Cukai?

1 hari lalu

Disebut Tukang Palak Berseragam, Berapa Pendapatan Pegawai Bea Cukai?

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sedang menjadi sorotan publik karena sejumlah kasus dan disebut tukang palak. Berapa pendapatan pegawai Bea Cukai?

Baca Selengkapnya

Alexander Marwata Bantah Konflik Nurul Ghufron dengan Albertina Ho Sebagai Upaya Pelemahan KPK

2 hari lalu

Alexander Marwata Bantah Konflik Nurul Ghufron dengan Albertina Ho Sebagai Upaya Pelemahan KPK

Alexander Marwata membantah konflik yang sedang terjadi antara Nurul Ghufron dan anggota Dewas KPK Albertina Ho tidak ada kaitan dengan pelemahan KPK.

Baca Selengkapnya

KPK Terima 214 CPNS Baru di 19 Unit Kerja

3 hari lalu

KPK Terima 214 CPNS Baru di 19 Unit Kerja

KPK berharap ke depannya, paraCPNS baru ini dapat menjaga nama baik lembaga dalam menjalankan tugasnya.

Baca Selengkapnya

Boyamin Saiman Sambangi KPK Minta Bantuan Mutasi PNS ke Nurul Ghufron

6 hari lalu

Boyamin Saiman Sambangi KPK Minta Bantuan Mutasi PNS ke Nurul Ghufron

Boyamin Saiman menyambangi KPK hari ini untuk menyampaikan surat permohonan bantuan kepada Nurul Ghufron. Satire minta dibantu mutasi PNS.

Baca Selengkapnya

Segini Perbandingan Gaji Prabowo saat Jadi Menteri dan Presiden Nanti

7 hari lalu

Segini Perbandingan Gaji Prabowo saat Jadi Menteri dan Presiden Nanti

Berikut perbandingan besar gaji yang diterima Prabowo ketika saat menjadi Menteri Pertahanan dengan Presiden.

Baca Selengkapnya

PUPR, Kemensos dan Kemenhub Rekrut 84 Ribu CASN Tahun Ini, Simak Formasinya

8 hari lalu

PUPR, Kemensos dan Kemenhub Rekrut 84 Ribu CASN Tahun Ini, Simak Formasinya

Jumlah CASN yang direkrut terdiri atas 690 ribu PNS dan 1,6 juta untuk formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Baca Selengkapnya

Pendaftaran IPDN Dibuka, Apa Saja Syarat dan Berkas Administrasinya?

9 hari lalu

Pendaftaran IPDN Dibuka, Apa Saja Syarat dan Berkas Administrasinya?

Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN merupakan salah satu perguruan tinggi kedinasan yang banyak diminati selain STAN.

Baca Selengkapnya

ITB Buka Rekrutmen untuk 73 Dosen Tetap, Ini Formasi dan Syarat serta Seleksinya

15 hari lalu

ITB Buka Rekrutmen untuk 73 Dosen Tetap, Ini Formasi dan Syarat serta Seleksinya

Rekrutmen dosen tetap ITB non PNS sebelumnya pada 2022. Tuntutan perkembangan multikampus serta jumlah mahasiswanya.

Baca Selengkapnya