Anggaran Kesehatan Corona Rp 87,55 T, BKF: Belum Semua Digunakan

Kamis, 4 Juni 2020 18:15 WIB

Ilustrasi Virus Corona atau Covid-19. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Keuangan menepis anggapan bahwa alokasi anggaran kesehatan untuk menangani dampak virus corona atau Covid-19 terlalu kecil. Ia mengatakan besar kecil alokasi anggaran disesuaikan dengan kebutuhan.

"Soal anggaran kesehatan kecil, ini kan relatif terhadap kebutuhannya. Yang jadi poin apakah kebutuhannya lebih besar dari yang dialokasikan? Saat ini jawabannya tidak," ujar Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu dalam konferensi video, Kamis, 4 Juni 2020.

Buktinya, kata Febrio, alokasi anggaran kesehatan Rp 87,55 triliun yang disiapkan pemerintah pun belum semua digunakan. Karena itu, ia mengatakan besar kecilnya nominal anggaran akan disesuaikan dengan kebutuhan dan jangan dibandingkan dengan alokasi di kebutuhan lain.

Febrio mengatakan pemerintah pasti akan menambah alokasi anggaran kesehatan kalau diperlukan. "Saat ini masalah kita bukan kurang uang, tapi alatnya ada enggak, kalau ada dan dibutuhkan lebih banyak pemerintah akan alokasikan ke sana," ujar dia. "Terbukti sekarang anggarannya ditambah dan belum terpakai semua."

Saat ini, kata Febrio, pemerintah telah menaikkan anggaran kesehatan terkait penanganan dampak virus corona atau Covid-19 dari mulanya Rp 75 triliun menjadi Rp 87,55 triliun. Perubahan itu akan termaktub dalam revisi Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Postur APBN 2020.

Febrio menjamin pemerintah akan mendukung pemulihan kesehatan seberapa besar pun kebutuhan. Ia mengatakan kesehatan menjadi sektor yang diprioritaskan pemerintah. Sebab, perihal kesehatan juga menjadi sumber ketidakpastian ekonomi saat ini.

"Kalau kesehatan belum sempurna, ini kita selalu di kenormalan baru. Ini bukan hal yang bagus untuk ekonomi," ujar Febrio. "Tapi jangan bandingkan dengan anggaran lain tapi lihat kebutuhan, saat ini alokasinya masih lebih dari cukup."

Berita terkait

Kilas Balik Kasus Korupsi APD Covid-19 Rugikan Negara Rp 625 Miliar

2 hari lalu

Kilas Balik Kasus Korupsi APD Covid-19 Rugikan Negara Rp 625 Miliar

KPK masih terus menyelidiki kasus korupsi pada proyek pengadaan APD saat pandemi Covid-19 lalu yang merugikan negara sampai Rp 625 miliar.

Baca Selengkapnya

Persetujuan Baru Soal Penularan Wabah Melalui Udara dan Dampaknya Pasca Pandemi COVID-19

3 hari lalu

Persetujuan Baru Soal Penularan Wabah Melalui Udara dan Dampaknya Pasca Pandemi COVID-19

Langkah ini untuk menghindari kebingungan penularan wabah yang terjadi di awal pandemi COVID-19, yang menyebabkan korban jiwa yang cukup signifikan.

Baca Selengkapnya

Harga Minyak Dunia Naik, Sri Mulyani Bisa Tambah Anggaran Subsidi

3 hari lalu

Harga Minyak Dunia Naik, Sri Mulyani Bisa Tambah Anggaran Subsidi

Menteri Keuangan Sri Mulyani bisa melakukan penyesuaian anggaran subsidi mengikuti perkembangan lonjakan harga minyak dunia.

Baca Selengkapnya

Peruri Ungkap Permintaan Pembuatan Paspor Naik hingga Tiga Kali Lipat

4 hari lalu

Peruri Ungkap Permintaan Pembuatan Paspor Naik hingga Tiga Kali Lipat

Perum Peruri mencatat lonjakan permintaan pembuatan paspor dalam negeri hingga tiga kali lipat usai pandemi Covid-19.

Baca Selengkapnya

Viral Bea Masuk Rp 31,8 Juta untuk Sepatu Seharga Rp 10 Juta, Begini Cara Perhitungan Bea Cukai

4 hari lalu

Viral Bea Masuk Rp 31,8 Juta untuk Sepatu Seharga Rp 10 Juta, Begini Cara Perhitungan Bea Cukai

Ditjen Bea Cukai menanggapi pemberitaan penetapan bea masuk untuk produk sepatu impor yang dibeli oleh konsumen sebesar Rp 31,8 juta.

Baca Selengkapnya

Pemerintah Raup Rp 5,925 Triliun dari Lelang SBSN Tambahan

4 hari lalu

Pemerintah Raup Rp 5,925 Triliun dari Lelang SBSN Tambahan

Pemerintah meraup Rp 5,925 triliun dari pelelangan tujuh seri SBSN tambahan.

Baca Selengkapnya

Penjelasan Kemenkeu soal Prediksi Kenaikan Rasio Utang jadi 40 Persen pada 2025

5 hari lalu

Penjelasan Kemenkeu soal Prediksi Kenaikan Rasio Utang jadi 40 Persen pada 2025

Kemenkeu merespons soal kenaikan rasio utang pemerintah terhadap produk domestik bruto (PDB) pada 2025.

Baca Selengkapnya

Kemenkeu Antisipasi Dampak Penguatan Dolar terhadap Neraca Perdagangan

5 hari lalu

Kemenkeu Antisipasi Dampak Penguatan Dolar terhadap Neraca Perdagangan

Kementerian Keuangan antisipasi dampak penguatan dolar terhadap neraca perdagangan Indonesia.

Baca Selengkapnya

Jokowi Resmikan Jalan Inpres di Gorontalo Senilai Rp 161 Miliar: Di Sini Ada Produksi Kelapa, Jagung..

7 hari lalu

Jokowi Resmikan Jalan Inpres di Gorontalo Senilai Rp 161 Miliar: Di Sini Ada Produksi Kelapa, Jagung..

Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan pembangunan jalan daerah di Provinsi Gorontalo pada hari ini, Senin, 22 April 2024.

Baca Selengkapnya

7 Fakta Bandara Panua Pohuwato yang Diresmikan Jokowi Hari Ini

7 hari lalu

7 Fakta Bandara Panua Pohuwato yang Diresmikan Jokowi Hari Ini

Presiden Jokowi meresmikan Bandara Panua Pohuwato pada hari ini, Senin, 22 April 2024. Berikut 7 fakta Bandara Panua Pohuwato, Gorontalo.

Baca Selengkapnya