Ilustrasi pegawai negeri sipil (PNS). TEMPO/Subekti
TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah merencanakan tatanan normal baru atau yang disebut new normal khususnya dalam lingkup aparatur sipil negara (ASN). Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) pun menyiapkan berbagai strategi untuk menyesuaikan kebijakannya agar relevan dengan kondisi. Salah satunya dalam hal akselerasi pelaksanaan reformasi birokrasi di internal lingkungan Kementerian PANRB.
"Ini sangat mempengaruhi program reformasi birokrasi kami. Mohon jadi pertimbangan dalam membuat kebijakan guna memastikan program RB kita relevan dengan kondisi new normal," ujar Sekretaris Kementerian PANRB Dwi Wahyu Atmaji dalam keterangan tertulis, Kamis malam, 28 Mei 2020.
Atmaji mengatakan salah satu tantangan utama dalam menghadapi tatanan normal baru ini adalah ketersediaan fasilitas dalam penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang mumpuni. Fasilitas dalam SPBE atau e-government seperti tanda tangan digital dan aplikasi e-office akan menjadi tulang punggung dalam beradaptasi dengan situasi new normal.
Selain penguatan e-government, persoalan mendasar lainnya yang menjadi perhatian adalah sinergitas dalam bekerja baik di internal maupun eksternal Kementerian PANRB. Sinergitas ini, menurut Atmaji, perlu diwujudkan agar apa yang dilakukan Kementerian PANRB dapat menghasilkan kebijakan yang tepat, baik dalam proses maupun waktu.
Selain itu, program akselerasi pelaksanaan reformasi birokrasi yang direncanakan oleh Kementerian diharapkan dapat terus mengakomodasi pendapat dari para pemangku kepentingan. “Supaya kami tidak berpikir dengan pikiran dan dunia kami sendiri yang belum tentu cocok dengan harapan stakeholder. Kami ingin apa yang kami rumuskan nanti cocok dengan kondisi di lapangan,” ujarnya.
