Teten Masduki Sebut RI Siapkan Strategi Berdamai dengan Covid-19

Jumat, 15 Mei 2020 16:23 WIB

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Teten Masduki bersiap mengikuti foto bersama seusai pelantikan menteri Kabinet Indonesia Maju di Beranda Istana Merdeka, Jakarta, Rabu 23 Oktober 2019. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Teten Masduki mengatakan pemerintah tengah menyiapkan strategi untuk berdamai dengan virus corona. Upaya ini dilakukan untuk menghidupkan sejumlah sektor usaha yang ambruk sembari tetap memperhatikan protokol kesehatan.

"Kalau sampai September ini (pandemi) tidak tuntas, tekanan ke APBN sangat besar. Jadi kita siapkan strategi untuk berdamai, berdampingan dengan Covid-19," ujar Teten dalam konferensi virtual bersama Grab Indonesia, Jumat, 15 Mei 2020.

Teten mengungkapkan, seluruh kementerian telah diinstruksikan untuk menyisir sektor-sektor usaha mana yang lebih dulu bisa direaktivasi. Sejalan dengan itu, para menteri pun dimandatkan menanyai kesanggupan pelaku usaha untuk tertib menerapkan protokol kesehatan seandainya kegiatan ekonomi akan dibuka.

"Jadi kita tetap produktif, tapi juga tetap menjalankan protokol Covid-19," tuturnya.

Presiden Jokowi beberapa waktu lalu mengungkapkan bahwa negara terus berupaya untuk menekan tingkat penyebaran kasus corona. Namun, menyitir beberapa ahli, dia mengatakan turunnya kasus tidak berarti langsung menghapus Covid-19.

"Ada kemungkinan masih bisa naik lagi atau turun lagi, naik sedikit lagi, dan turun lagi dan seterusnya," tuturnya. Artinya, menurut Jokowi, sampai vaksin virus ini ditemukan, masyarakat harus hidup berdamai dengan Covid-19.

Pengamat kesehatan dari Universitas Indonesia (UI), Hasbullah Thabrany, mengungkapkan pelbagai kemungkinan perubahan perilaku masyarakat di masa mendatang setelah kurva penyebaran kasus corona melandai dan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dicabut. Menurut dia, masyarakat dapat kembali beraktivitas seperti semula, namun tetap akan dihadapkan pada risiko tambahan.

"Risiko terkena virus corona masih tetap ada. Jadi, masyarakat hidup normal dalam risiko tambahan, seperti saat kita menghadapi ancaman tertular TBC, DBD, dan lain-lain," ucapnya kepada Tempo, 7 Mei lalu.

Hasbullah menjelaskan, dalam menghadapi ancaman tersebut, masyarakat diwajibkan mengubah perilakunya. Upaya ini penting untuk mengantisipasi adanya penularan penyakit lebih lanjut. Apalagi, kata dia, saat ini vaksin virus corona belum kunjung ditemukan.

Selanjutnya, pasca-PSBB, ia juga mensinyalir masyarakat akan beraktivitas normal, namun dengan situasi yang baru. Kondisi ini acap disebut sebagai "new-normal" dalam konsep kehidupan setelah corona.

Adapun pakar epidemiologi Universitas Indonesia, Pandu Riono, mengatakan, setelah kegiatan ekonomi dilonggarkan, pemerintah tak boleh berhenti menggelar pengetesan spesimen virus corona. "Tes harus dilakukan terus-menerus sampai nanti tidak ada kasus lagi," tuturnya.

Bahkan, kata dia, pemerintah tetap wajib menambah jumlah tes untuk mengetahui peta dan kurva penyebaran virus corona secara aktual. Seandainya upaya ini tidak dilakukan, dia khawatir Indonesia akan mengalami gelombang selanjutnya untuk penyebaran kasus tersebut.

FRANCISCA CHRISTY ROSANA | DEWI NURITA

Berita terkait

Terkini: Pendapatan Garuda Indonesia Kuartal I 2024 Melonjak, Sri Mulyani Kembali Bicara APBN untuk Transisi Energi

1 hari lalu

Terkini: Pendapatan Garuda Indonesia Kuartal I 2024 Melonjak, Sri Mulyani Kembali Bicara APBN untuk Transisi Energi

PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. mencatatkan pertumbuhan pendapatan di kuartal I 2024 ini meningkat hingga 18,07 persen dibandingkan kuartal I 2023.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Tekankan Pentingnya Kekuatan APBN untuk Efektivitas Transisi Energi

2 hari lalu

Sri Mulyani Tekankan Pentingnya Kekuatan APBN untuk Efektivitas Transisi Energi

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menekankan pentingnya kekuatan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk efektivitas transisi energi.

Baca Selengkapnya

Turunnya Penerimaan Pajak Berdampak pada Defisit APBN

2 hari lalu

Turunnya Penerimaan Pajak Berdampak pada Defisit APBN

Jika penerimaan pajak terus anjlok di tengah melesatnya belanja negara, defisit APBN bisa membengkak.

Baca Selengkapnya

Tak Ada Pembatasan Operasi Warung Madura, Teten: Semua Perda harus Berpihak pada UMKM

2 hari lalu

Tak Ada Pembatasan Operasi Warung Madura, Teten: Semua Perda harus Berpihak pada UMKM

Kemenkop UKM pastikan tidak ada yang membatasi jam operasi warung atau toko klontong milik masyarakat seperti warung Madura.

Baca Selengkapnya

Semakin Turun, Surplus APBN Maret 2024 Hanya Rp 8,1 Triliun

7 hari lalu

Semakin Turun, Surplus APBN Maret 2024 Hanya Rp 8,1 Triliun

Sri Mulyani menilai kinerja APBN triwulan I ini masih cukup baik.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

7 hari lalu

Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan masih ada Rp 12,3 triliun anggaran Pemilu 2024 yang belum terbelanjakan.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Sebut Realisasi Anggaran IKN Baru Mencapai 11 Persen

7 hari lalu

Sri Mulyani Sebut Realisasi Anggaran IKN Baru Mencapai 11 Persen

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa realisasi anggaran dari APBN untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) baru mencapai 11 per

Baca Selengkapnya

Program 3 Juta Rumah Prabowo-Gibran, BTN Usulkan Skema Dana Abadi

7 hari lalu

Program 3 Juta Rumah Prabowo-Gibran, BTN Usulkan Skema Dana Abadi

PT Bank Tabungan Negara (BTN) usulkan skema dana abadi untuk program 3 juta rumah yang digagas Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Ekonom Ideas Ingatkan 3 Tantangan RAPBN 2025

7 hari lalu

Ekonom Ideas Ingatkan 3 Tantangan RAPBN 2025

Direktur Institute for Demographic and Poverty Studies (Ideas) Yusuf Wibisono menyebut RAPBN 2025 akan sejumlah tantangan berat.

Baca Selengkapnya

Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

7 hari lalu

Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi meminta pemerintah untuk mencari langkah antisipatif untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia, salah satunya adalah dengan cara menyisir belanja tidak prioritas.

Baca Selengkapnya