Kemenkeu Siapkan Stimulus Pariwisata, Diskon Pesawat Hingga Hotel

Reporter

Antara

Rabu, 13 Mei 2020 16:38 WIB

Pengusaha bus pariwisata yang tergabung dalam Indonesia Medium Bus Community (IMBC) mengikuti konvoi bertajuk 'Kampanye Peduli Covid-19' di Kota Kediri, Jawa Timur, Kamis 30 April 2020. Aksi simpatik memanaskan mesin puluhan bus dari Tulungagung, Blitar, Trenggalek, Nganjuk, dan Kediri tersebut guna mendukung pemerintah melarang mudik agar pandemi COVID-19 segera berakhir sehingga usaha perjalanan wisata dapat kembali berjalan normal. ANTARA FOTO/Prasetia Fauzani

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Nathan Kacaribu mengatakan pemerintah akan mengeluarkan stimulus untuk pariwisata pada Kuartal III-2020 jika telah terjadi pergerakan ekonomi.

“Kuartal III sudah enggak sabar untuk jalan-jalan karena sudah bosan di rumah, maka akan kami siapkan stimulus untuk pariwisata, restoran, transportasi. Mudah-mudahan lebih banyak di Kuartal IV-2020,” katanya dalam diskusi daring di Jakarta, Rabu.

Febrio mengatakan stimulus tersebut merupakan upaya pemerintah dalam memperluas konsumsi untuk kelas menengah ke atas yaitu terdiri dari diskon tiket pesawat ke destinasi wisata serta insentif pajak hotel atau restoran.

“Itu dilakukan untuk mendorong konsumsi karena tahun ini jelas di Kuartal I-2020 saja sudah tertekan cukup dalam konsumsinya,” ujar Febrio.

Febrio menuturkan tertekannya sektor pariwisata akibat pandemi COVID-19 turut mengakibatkan pertumbuhan konsumsi pada Kuartal I-2020 hanya mampu mencapai 2,8 persen dan diperkirakan akan semakin turun pada Kuartal II-2020.

Advertising
Advertising

“Ekonomi terberat di Kuartal II yaitu pariwisata berhenti, perdagangan turun tajam, dan manufaktur terganggu jadi kita harus siap-siap. Stimulus konsumsi kita harapkan mulai terjadi untuk kelas menengah yaitu pariwisata, restoran, dan transportasi,” katanya.

Ia menyatakan stimulus untuk pariwisata diharapkan dapat meningkatkan konsumsi lapisan masyarakat pada desil empat dan lima sebab untuk desil satu hingga tiga telah diupayakan pemerintah melalui bantuan sosial (bansos).

“Jadi bukan lagi di desil satu, dua, dan tiga karena sudah cukup banyak dialokasikan ke sana totalnya Rp 65 triliun. Ini sedang dipikirkan bagaimana melakukan perluasan stimulus konsumsi ke kelas menengah,” katanya.

Febrio melanjutkan rencana pemerintah untuk memberikan stimulus pariwisata juga merupakan upaya agar pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak tertekan lebih dalam dari 2,97 persen pada Kuartal I-2020.

“Harapannya untuk perekonomian kita tertekan pasti tertekan tapi bagaimana cara supaya tekanan itu bisa diredam semaksimal mungkin,” katanya.

Berita terkait

Rangkuman Pro Kontra Iuran Pariwisata, Anggota Komisi V DPR: Sebaiknya Tidak Diterapkan

18 jam lalu

Rangkuman Pro Kontra Iuran Pariwisata, Anggota Komisi V DPR: Sebaiknya Tidak Diterapkan

Iuran dana Pariwisata pada tiket pesawat yang direncanakan pemerintah menjadi kontroversi. Bagaimana tanggapan dari berbagai pihak?

Baca Selengkapnya

Terkini: Usulan BTN Program 3 Juta Rumah Prabowo-Gibran, Pro Kontra Rencana Buka Lahan 1 Juta Ha untuk Padi Cina

2 hari lalu

Terkini: Usulan BTN Program 3 Juta Rumah Prabowo-Gibran, Pro Kontra Rencana Buka Lahan 1 Juta Ha untuk Padi Cina

BTN mengusulkan skema dana abadi untuk membiayai program 3 juta rumah yang dicanangkan oleh pasangan Capres-cawapres terpilih Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Wacana Iuran Dana Pariwisata di Tiket Pesawat: Pemerintah Bisa Kantongi Ratusan Miliar Setahun

2 hari lalu

Wacana Iuran Dana Pariwisata di Tiket Pesawat: Pemerintah Bisa Kantongi Ratusan Miliar Setahun

Pemerintah bisa mengantongi ratusan miliar setahun dari iuran dana pariwisata yang dikenakan pada tiket pesawat.

Baca Selengkapnya

Terpopuler: Jokowi Bahas Program Makan Siang Gratis Prabowo di RAPBN 2025 hingga AS Larang TikTok

3 hari lalu

Terpopuler: Jokowi Bahas Program Makan Siang Gratis Prabowo di RAPBN 2025 hingga AS Larang TikTok

Berita terpopuler bisnis pada Kamis, 25 April 2024, dimulai dari program unggulan Prabowo - Gibran telah dibahas oleh Presiden Jokowi di RAPBN 2025.

Baca Selengkapnya

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

3 hari lalu

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sigit Sosiantomo mengatakan penetapan tarif tiket pesawat harus memperhatikan daya beli masyarakat.

Baca Selengkapnya

Wacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan

3 hari lalu

Wacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan

Penarikan iuran yang akan dimasukkan dalam komponen perhitungan harga tiket pesawat itu dinilainya berpotensi melanggar Undang-Undang (UU).

Baca Selengkapnya

Bagaimana Pramugari dan Pilot Tidur saat Penerbangan Jarak Jauh?

3 hari lalu

Bagaimana Pramugari dan Pilot Tidur saat Penerbangan Jarak Jauh?

Penerbangan jarak jauh butuh awak kabin yang lebih banyak karena pramugari dan pilot punya waktu istirahat.

Baca Selengkapnya

Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan

3 hari lalu

Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan

Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo menolak rencana iuran pariwisata di tiket pesawat.

Baca Selengkapnya

Alasan Mengapa Pesawat Komersial Terbang di Ketinggian 35.000 Kaki

4 hari lalu

Alasan Mengapa Pesawat Komersial Terbang di Ketinggian 35.000 Kaki

Ketinggian jelajah pesawat komersial biasanya berkisar antara 30.000 dan 42.000 kaki. Perbedaan itu tergantung jenis pesawat dan arah penerbangan.

Baca Selengkapnya

Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Dinilai Berpotensi Langgar Undang-undang

4 hari lalu

Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Dinilai Berpotensi Langgar Undang-undang

Rencana pemerintah memberlakukan penarikan iuran pariwisata di tiket pesawat dinilai berpotensi melanggar undang-undang.

Baca Selengkapnya