TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan surat utang berupa surat berharga negara (SBN) yang perlu diterbitkan sepanjang Mei hingga Desember 2020 sebesar Rp 697,3 triliun.

"Ini yang akan kami penuhi melalui lelang di pasar domestik, di SBN ritel, private placement dan penerbitan SBN valas," ujar Sri Mulyani dalam konferensi video, Kamis, 8 Mei 2020.

Sri Mulyani mengatakan kebutuhan pembiayaan utang bruto Indonesia pada tahun ini mencapai Rp 1.439,8 triliun. Angka tersebut adalah akumulasi dari sejumlah kebutuhan pembiayaan, antara lain pembiayaan defisit Rp 852,9 triliun, pembiayaan investasi net Rp 153,5 triliun, serta utang jatuh tempo Rp 433,4 triliun.

"Ini termasuk di dalamnya adalah untuk pemulihan ekonomi nasional yang sudah diatur dalam Perpu nomor 1 tahun 2020 dan juga ada di dalam Perpres nomor 54 Tahun 2020," kata Sri Mulyani.

Sumber pembiayaan utang itu akan berasal dari penarikan pinjaman Rp 150,5 triliun dan penerbitan SBN senilai Rp 1.334 triliun. Jumlah SBN yang perlu diterbitkan itu dikurangi dengan realisasi sampai dengan 30 April 2020 sebesar Rp 376,5 triliun, program pemulihan ekonomi nasional Rp 150 triliun, dan penurunan Giro Wajib Minimum perbankan Rp 110,2 triliun.

Sehingga menyisakan besar penerbitan SBN dari Mei hingga Desember 2020 menjadi Rp 697,3 triliun. Dengan nominal tersebut pemerintah memperkirakan rata-rata lelang SBN --baik surat utang negara, maupun surat berharga syariah negara-- untuk periode Mei hingga Desember 2020 adalah Rp 35-45 triliun per dua pekan.

"Di mana SUN akan berkisar antara Rp 24-30 triliun dan SBSN akan berkisar antara Rp 11-15 triliun, dan di sini sudah ada MoU antara Kemenkeu dengan BI di dalam rangka partisipasi BI di pasar perdana," ujar Sri Mulyani.