TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Fraksi Partai Demokrat, Irwan, mengkritik langkah pemerintah membuka kembali operasional angkutan penumpang komersial atau transportasi publik di masa pelarangan mudik. Meski kebijakan ini diberlakukan untuk kebutuhan khusus, pemerintah dinilai tak konsisten dalam menekan penyebaran virus corona.

"Sekarang A, besok C, sekarang kedelai, besok tempe. Apa sih kita ini? Sudah berbulan-bulan keputusan berubah-ubah," ujarnya dalam rapat dengar pendapat dengan Kementerian Perhubungan, Rabu, 6 Mei 2020.

Irwan khawatir kebijakan ini justru akan memperpanjang masa pandemi Corona. Bahkan, ia was-was bila izin operasional angkutan penumpang dibuka, hal ini akan memicu pertambahan jumlah pasien positif Covid-19. Khususnya di daerah non-Jabodetabek yang saat ini berpotensi menjadi zona merah penyebaran wabah.

Dia menilai relaksasi yang diberikan pemerintah untuk sebagian masyarakat yang memiliki kepentingan khusus ini tidak berorientasi terhadap kesehatan. Melainkan sekadar untuk penyelamatan ekonomi. Di samping itu, keputusan-keputusan terkait penanganan Covid-19 belakangan dinilai telah membuat masyarakat bingung.

Ke depan, Irwan meminta pemerintah lebih konsisten dalam mengambil keputusan. Terkait dengan pelaksanaan pembukaan operasional transportasi, politikus asal Kalimantan Timur itu meminta pemerintah mengawasi teknis pelaksanaannya di lapangan.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi sebelumnya menjelaskan pemerintah akan kembali membuka izin pengoperasian angkutan penumpang komersial untuk seluruh moda, esok, 7 Mei 2020. Ia menjelaskan, pihak yang dibolehkan melakukan perjalanan adalah yang memiliki kriteria sebagai berikut.

Pertama, pegawai yang bekerja di bidang pelayanan pertahanan, keamanan, ketertiban umum, kesehatan, kebutuhan dasar, fungsi ekonomi, dan percepatan penanganan Covid-19. Kedua, penumpang yang membutuhkan penanganan medis.

Ketiga, penumpang dengan kepentingan mendesak, misalnya ada keluarga yang meninggal. Keempat, pemulangan WNI serta pelajar dari luar negeri yang akan pulang ke daerah asalnya.

Budi Karya mengakui, kebijakan ini tidak mudah dijalankan di lapangan. Karena itu, ia meminta komitmen pemerintah daerah untuk ikut mengawasi agar pergerakan mudik tetap bisa ditekan.