TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengingatkan para menteri ekonominya untuk mewaspadai angka purchasing managers' index (PMI) manufaktur pada April 2020. PMI manufaktur Indonesia pada April 2020 berada di level 27,5 atau lebih rendah dibandingkan Korea Selatan di angka 41,6; Malaysia 32,7; dan Filipina 31,6.

"Dari sisi suplai, sisi penawaran, indeks manufaktur Indonesia PMI pada April 2020 mengalami kontraksi terdalam jika dibandingkan negara lain di Asia," ujar Presiden dalam arahan di sidang kabinet paripurna bertema "Pagu Indikatif RAPBN Tahun Anggaran 2021" yang diselenggarakan melalui konferensi video dari Istana Merdeka, Jakarta, Rabu 6 Mei 2020.

"Ini hati-hati mengenai PMI, agar dicarikan solusi dan jalan agar kontraksi ini bisa kita perbaiki. Untuk itu, saya minta menteri-menteri bidang ekonomi memperhatikan angka-angka yang saya sampaikan secara detail," ujar Jokowi.

Presiden mengatakan, perlu dilihat secara detail mana saja sektor dan subsektor yang mengalami kontraksi paling dalam, dan harus dicarikan stimulusnya. "Sehingga program stimulus ekonomi betul-betul harus kita buat dan harus tepat sasaran dan bisa mulai merancang skenario recovery, pemulihan di setiap sektor atau subsektor," ujarnya..

Menurut Jokowi, ada beberapa subsektor yang berkontribusi negatif terhadap pertumbuhan kuartal I 2020. Salah satunya, sektor tanaman pangan yang mengalami minus sebesar 0,31 persen.

<!--more-->

"Hati-hati dengan angka ini. FAO memperingatkan terjadinya krisis pangan, artinya sektor pertanian harus digenjot agar berproduksi, tapi sekali lagi juga dengan protokol kesehatan yang baik," ucap Jokowi berkali-kali.

Adapun Presiden menyebutkan angkutan udara juga mengalami minus 0,08 persen, pertambangan, minyak, gas dan panas bumi minus 0,08 persen, industri barang logam, komputer minus 0,07 persen, penyediaan akomodasi minus 0,03 persen, serta industri mesin dan perlengkapan minus 0,03 persen.

Sedangkan dari sisi permintaan angka inflasi April 2020, tercatat 0,08 persen, sangat rendah bila dibandingkan periode Ramadhan tahun-tahun sebelumnya. "Dari sisi pengeluaran saya mencatat konsumsi rumah tangga sebesar 2,84 persen dan pengeluaran pemerintah 3,74 persen menjadi lokomotif pertumbuhan. Namun, tolong dilihat konsumsi untuk lembaga nonprofit yang melayani rumah tangga yang mengalami kontraksi sampai minus 4,91 persen, ini harus dilihat betul," tutur Jokowi.

Oleh karena itu, Presiden Jokowi menekankan penyaluran bansos dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun dari dana desa dan program padat karya tunai dalam pekan ini harus dipastikan sudah berjalan di lapangan. "Bansos harus sudah diterima masyarakat, program padat karyanya juga sudah jalan di lapangan," katanya.

ANTARA