Sama-sama Dilarang, Menhub: Tidak Ada Mudik dan Pulang Kampung

Reporter:
Editor:

Rahma Tri

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dinyatakan positif Corona pada 14 Maret lalu. Kabar tersebut disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno atas izin keluarga pada Sabtu malam, 14 Maret 2020. Budi Karya merupakan pejabat tinggi Indonesia pertama yang terinfeksi virus Corona. instagram.com/sekretariat.kabinet

    Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dinyatakan positif Corona pada 14 Maret lalu. Kabar tersebut disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno atas izin keluarga pada Sabtu malam, 14 Maret 2020. Budi Karya merupakan pejabat tinggi Indonesia pertama yang terinfeksi virus Corona. instagram.com/sekretariat.kabinet

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memastikan tidak ada perbedaan mudik dan pulang kampung yang perlu diperdebatkan. Sebab, menurut dia, keduanya sama-sama dilarang oleh pemerintah di masa pandemi Covid-19 ini.

    "Enggak ada perbedaan. Jangan mudik, jangan pulang kampung. Bahasa (istilah) ini jangan diintepretasikan dengan bahasa (maksud) lain. Jadi tidak ada mudik dan pulang kampung," ujar Budi Karya dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi V DPR, Rabu, 6 Mei 2020.

    Menurut Budi Karya, saat ini pemerintah tetap tegas melarang perantau pulang ke kampung halamannya untuk keperluan mudik. Kebijakan itu, kata dia, telah diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 tahun 2020.

    Namun, Budi Karya melanjutkan, di tengah pemberlakuan larangan mudik, Kementerian akan tetap mengizinkan orang-orang dengan keperluan khusus untuk melakukan perjalanan. Misalnya orang dengan kepentingan bisnis yang esensial, keperluan sangat mendesak, hingga untuk pejabat negara yang akan melakukan kunjungan ke daerah dengan alasan pekerjaan.

    Budi Karya mencontohkan, pihak dengan kepentingan mendesak yang akan memperoleh izin bepergian adalah orang yang keluarganya meninggal. Kemudian, orangtua yang akan menikahkan anaknya di kota lain. "Mereka ini nanti bisa diberikan rekomendasi untuk melakukan perjalanan," tutur Budi Karya.

    Ketua Komisi V DPR Lasarus sebelumnya mempertanyakan polemik istilah mudik dan pulang kampung yang mencuat beberapa waktu lalu. Ia juga mempertanyakan pengawasan pemerintah di lapangan terkait kebijakan mudik ini. "Soal mudik dan pulang kampung ini harus dijelaskan benar-benar. Seperti penanganannya di lapangan bagaimana?" tuturnya.

    Istilah mudik dan pulang kampung pertama kali dicetuskan oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi dalam wawancara khusus bersama Najwa Shihab. Jokowi kala itu menyatakan perbedaan mudik dan pulang kampung.

    Dalam pandangan Jokowi, mudik adalah orang yang akan pulang ke kampung halamannya untuk waktu singkat dalam rangka menjalankan tradisi Idul Fitri. Sedangkan pulang kampung ialah perantau yang kehilangan pekerjaannya di kota dan memilih kembali ke kampung halaman untuk melanjutkan hidup.



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ketentuan THR Ramadan 2021: Tidak Boleh Dicicil

    Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah telah mengeluarkan edaran THR Ramadan 2021 yang mewajibkan perusahaan membayarnya sesuai dengan undang-undang.