Warga mencari informasi tentang pendaftaran program Kartu Prakerja gelombang kedua di Jakarta, Rabu, 29 April 2020. Pemerintah berencana membuka pembukaan pendaftaran Program Kartu Prakerja hingga 30 gelombang hingga bulan November 2020 mendatang. TEMPO/Subekti.
TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira mendorong agar pemerintah berkolaborasi dengan kampus-kampus nasional baik negeri maupun swasta untuk memberikan berbagai macam pelatihan online dalam program Kartu Prakerja.
"Kenapa pemerintah tidak berkolaborasi saja dengan kampus-kampus nasional baik negeri maupun swasta untuk memberikan pelatihan-pelatihan online kepada masyarakat luas. Ini yang harus terus didorong," ujar Bhima dalam diskusi online di Jakarta, Senin 4 Mei 2020.
Dia menyarankan kampus-kampus nasional diajak bekerjasama dengan pemerintah dalam memberikan pelatihan-pelatihan online yang ditawarkan dalam program Kartu Prakerja. Sebab, saat inipun sudah banyak dosen perguruan tinggi yang menawarkan kuliah online secara gratis.
Tak hanya kampus, Bhima juga menyarankan manajemen Kartu Prakerja untuk mengajak serta lembaga pelatihan kerja nasional maupun internasional yang berbobot tetapi gratis. Ia menyebut contoh Coursera untuk dapat diajak bekerjasama.
"Kampus-kampus nasional baik negeri maupun swasta bisa memberikan pelatihan skill kerja online yang bermutu, mengingat hal tersebut merupakan wujud Tri Dharma Perguruan Tinggi," kata Bhima.
Dengan demikian, menurut dia, kampus-kampus akan saling berlomba untuk membuat berbagai macam pelatihan online yang bisa diakses oleh masyarakat luas.
Sebelumnya Anggota Komisi III DPR RI Sari Yuliati menyatakan bahwa program Kartu Prakerja yang dirancang pemerintah perlu mendapatkan dukungan agar hasil yang diterapkan juga bakal optimal sesuai dengan tujuan yang dicita-citakan. Politisi Fraksi Partai Golkar ini menyatakan bahwa Kartu Prakerja adalah realisasi dari janji yang telah disampaikan Presiden Jokowi saat kampanye Pilpres 2019.
Selain itu, ujar dia, mengacu kepada Perppu Nomor 1/2020 ada kebijakan yang perlu diambil secara cepat dan tepat dalam situasi krisis pandemi COVID-19. Hal ini tetap dengan memperhatikan prinsip akuntabilitas dan transparansi.
Swasembada Gula dan Bioetanol, Kementerian BUMN Gabungkan Danareksa-Perhutani
1 hari lalu
Swasembada Gula dan Bioetanol, Kementerian BUMN Gabungkan Danareksa-Perhutani
Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN Kartika Wirjoatmodjo menjelaskan keterlibatan Kementerian BUMN dalam proyek percepatan swasembada gula dan bioetanol.