Kritik Kartu Prakerja, Fadli Zon Bandingkan dengan Anggaran TVRI

Reporter:
Editor:

Dewi Rina Cahyani

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon, berbicara kepada wartawan selepas rapat paripurna, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta. Selasa 28 Mei 2019. Tempo/ Fikri Arigi.

    Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon, berbicara kepada wartawan selepas rapat paripurna, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta. Selasa 28 Mei 2019. Tempo/ Fikri Arigi.

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengkritik anggaran pelatihan daring yang terdapat di dalam Program Kartu Prakerja terkait upaya pemerintah membantu masyarakat terdampak pandemi Covid-19.

    “Kalaupun pemerintah tetap ngotot mau bikin pelatihan, karena materi pelatihan itu dianggap penting, apa masuk akal biaya pelatihan daring menyedot anggaran hingga Rp 5,6 triliun? Jangan lupa, duit sebesar itu habis hanya untuk membeli video tutorial. Ini kan tak masuk akal,” kata Fadli Senin, 4 Mei 2020.

    Sebagai pembanding, dia menerangkan, anggaran TVRI dan RRI dalam APBN 2020 itu masing-masing hanya Rp 1,2 triliun dan Rp 1,3 triliun. Jika anggaran itu diserahkan kepada TVRI dan RRI maka seluruh target Program Kartu Prakerja dapat terpenuhi.

    “Jika TVRI atau RRI diserahkan untuk memproduksi siaran program pelatihan ketrampilan dan kewirausahaan, saya kira seluruh masyarakat bisa mengakses. Bahkan, mereka tak perlu beli pulsa, kuota, atau memiliki ponsel Android untuk bisa mengakses,” kata Fadli Zon.

    Pemerintah meningkatkan anggaran program Kartu Prakerja dari Rp 10 triliun menjadi Rp 20 triliun dengan target peserta mencapai 5,6 juta peserta.

    Setiap peserta disebut bakal menerima manfaat sebesar Rp3,55 juta terdiri dari biaya pelatihan sebesar Rp1 juta, insentif sebesar Rp 600.000 per bulan selama 4 bulan, dan insentif pengisian survei sebesar Rp 150.000 sebanyak 3 kali.

    Apabila diasumsikan bahwa program Kartu Prakerja ditransformasikan dari pelatihan menjadi BLT dengan manfaat sebesar Rp 600.000 per bulan selama 4 bulan dan difokuskan kepada korban PHK saja, maka korban PHK yang tercakup bisa mencapai 8,33 juta korban PHK.

    Per 21 April, Kemenaker mencatat sudah terdapat 2,08 juta pekerja dari sektor formal dan informal yang terdampak Covid-19.

    Pekerja formal yang dirumahkan mencapai 1,3 juta, sedangkan yang di PHK sebanyak 241.431 pekerja. Adapun dari sektor informal tercatat ada 538.385 pekerja yang kehilangan pekerjaan.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Satu Tahun Bersama Covid-19, Wabah yang Bermula dari Lantai Dansa

    Genap satu tahun Indonesia menghadapi pandemi Covid-19. Kasus pertama akibat virus corona, pertama kali diumumkan pada 2 Maret 2020.