TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan meminta masyarakat tak menyebut kebijakan pemerintah terkait penyebaran virus corona mencla-mencle. Sebab, menurut Luhut, keputusan yang diambil di masa pandemi memang sangat bergantung pada dinamika yang berkembang di lapangan.

"Kebijakan pemerintah itu jangan dibilang berubah-ubah. Misalnya tiap dua minggu ada perubahan, ya karena Presiden (Jokowi) itu melihat perkembangan dari waktu ke waktu," ujar Luhut dalam wawancara bersama RRI, Sabtu, 2 Mei 2020.

Di samping mesti menyesuaikan fluktuasi kasus penyebaran wabah corona, Luhut melanjutkan, pemerintah harus sangat berhati-hati dalam mengambil keputusan terkait pandemi. Sebab, menurut dia, masalah yang dihadapi saat ini adalah virus yang penyebarannya tak kasat mata.

Situasi tersebut, kata Luhut, juga dialami oleh ratusan negara di dunia. Bahkan, kasus seperti wabah Covid-19 ini ia akui belum pernah terjadi sebelumnya di seluruh dunia.

Meski penuh tantangan, Luhut memastikan kebijakan yang diambil pemerintah telah berpihak terhadap kepentingan rakyat dan beriorientasi kepada UMKM. Selain itu, dalam mengambil keputusan, pemerintah juga harus memastikan bahwa masyarakat yang rentan terkena dampak telah menerima jaring pengamanan sosial.

Semisal, terkait kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan larangan mudik. "Orang kesusu (terburu-buru) ingin pemerintah putuskan (kebijakan). Tapi Presiden harus pastikan dulu bantuan sosial sampai ke masyarakat. Kalau kebijakan diperketat, rakyat lapar, bagaimana?" kata Luhut.

Meski demikian, Luhut mengatakan pemerintah tetap menerima kritik dari masyarakat asal sifatnya membangun.

Sebelumnya, pemerintah beberapa kali berubah arah dalam menentukan kebijakan terkait penyebaran Covid-19. Salah satunya ihwal larangan mudik. Pada akhir Maret lalu, pemerintah memutuskan tak ada penyetopan mudik. Belakangan, menjelang Ramadan , pemerintah resmi menerbitkan larangan mudik.