Kritik Jokowi, Anggota BPK: Program Cetak Sawah Dulu Pernah Gagal

Reporter

Eko Wahyudi

Editor

Rahma Tri

Kamis, 30 April 2020 13:46 WIB

Lahan Cetak Sawah Terbengkalai di Sumatera Selatan

Kedua, ketidakpedulian dan ketidakpahaman akan ekosistem rawa gambut hanya akan menyebabkan bencana ekologis yang makin meningkat. Menurut Wahyu, rusaknya ekosistem gambut juga jadi biang kebakaran hutan dan lahan.

Ketiga, urusan pangan harusnya diserahkan kepada petani dengan memberikan hak atas tanah. "Apa kabar perhutanan sosial dan TORA (Tanah Obyek Reforman Agraria) yang katanya menjadi program unggulan presiden, tetapi tidak berbanding lurus dengan capaian di lapangan?" kata Wahyu.

Adapun rencana pembukaan sawah baru ini sebelumnya disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Menurut Airlangga, Jokowi telah meminta BUMN dan daerah, serta Kementerian Pertanian (Kementan), untuk membuka sawah baru di 900 ribu hektare lahan gambut di Kalimantan Tengah. Tujuannya untuk mencegah ancaman krisis pangan.

"Yang sudah siap 300 ribu hektare, juga yang dikuasai BUMN ada sekitar 200 ribu hektare agar dibuat perencanaan," ucap Airlangga.

Kementan pun mendukung keterlibatan BUMN guna memaksimalkan lahan rawa melalui program cetak sawah pertanian untuk meningkatkan produksi pangan.

"Pemanfaatan lahan rawa untuk pertanian juga menjadi penting, dan kami optimistis kebijakan Bapak Presiden melibatkan lahan-lahan milik BUMN juga akan mendukung produksi," kata Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementan Kuntoro Boga Andri di Jakarta, Kamis 30 April 2020.

Ketersediaan stok pangan, menurut Kuntoro, akan terus dilakukan dengan menjamin kebutuhan dasar petani. Kementan menjaga produksi melalui ketersediaan benih unggul, pupuk dan alsintan terjaga dengan baik. Insentif bagi petani yang diterbitkan selama masa pandemi diharapkan menjaga semangat untuk bertani.

EKO WAHYUDI l FAJAR FEBRIANTO l ANTARA




Berita terkait

Bahas RUU Kementerian Negara Bersama Pemerintah, DPR Tunggu Surpres Jokowi

2 jam lalu

Bahas RUU Kementerian Negara Bersama Pemerintah, DPR Tunggu Surpres Jokowi

Baleg DPR siapa menteri yang ditunjuk presiden untuk membahas RUU Kementerian Negara.

Baca Selengkapnya

Prabowo Akan Tambah Kementerian pada Kabinetnya, Faisal Basri: Menteri Sekarang Sudah Kebanyakan

3 jam lalu

Prabowo Akan Tambah Kementerian pada Kabinetnya, Faisal Basri: Menteri Sekarang Sudah Kebanyakan

Ekonom Faisal Basri mempertanyakan alasan pemerintahan Prabowo-Gibran berencana menambah sejumlah kementerian baru dalam kabinetnya mendatang.

Baca Selengkapnya

Jokowi Revisi Aturan tentang Pengetatan Impor, Begini Penjelasan Airlangga

4 jam lalu

Jokowi Revisi Aturan tentang Pengetatan Impor, Begini Penjelasan Airlangga

Presiden Joko Widodo telah merevisi aturan Kementerian Perdagangan tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor menjadi Permendag baru Nomor 8 Tahun 2024.

Baca Selengkapnya

Istana Klaim Jokowi Hormati Masukan Masyarakat dalam Pembentukan Pansel KPK

4 jam lalu

Istana Klaim Jokowi Hormati Masukan Masyarakat dalam Pembentukan Pansel KPK

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengatakan, nama-nama bakal calon pansel KPK masih dalam proses penggodokan.

Baca Selengkapnya

Aturan Baru KRIS, DJSN: Iuran BPJS Kesehatan Tidak Akan Sama, yang Kaya Tetap Bantu yang Miskin

5 jam lalu

Aturan Baru KRIS, DJSN: Iuran BPJS Kesehatan Tidak Akan Sama, yang Kaya Tetap Bantu yang Miskin

Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Agus Suprapto menyatakan pihaknya masih membahas soal besaran iuran untuk peserta BPJS Kesehatan.

Baca Selengkapnya

Ngabalin Tak Terima PDIP Sebut Jokowi Menyibukkan Diri: Jangan Gitu Ngomongnya

5 jam lalu

Ngabalin Tak Terima PDIP Sebut Jokowi Menyibukkan Diri: Jangan Gitu Ngomongnya

Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV Kantor Staf Presiden Ali Ngabalin keberatan jika Jokowi disebut menyibukkan diri oleh PDIP.

Baca Selengkapnya

Tolak Revisi UU MK, 26 Akademisi Kirim Surat Terbuka ke Jokowi dan Puan

6 jam lalu

Tolak Revisi UU MK, 26 Akademisi Kirim Surat Terbuka ke Jokowi dan Puan

Puluhan akademisi menolak revisi UU MK dengan mengirimkan surat terbuka kepada Presiden Jokowi dan Ketua DPR Puan Maharani. Apa isinya?

Baca Selengkapnya

Terkini: Jokowi dan Sri Mulyani Rapat Pembatasan Impor, Sertifikat Tanah di Bekasi Beralih ke Elektronik

7 jam lalu

Terkini: Jokowi dan Sri Mulyani Rapat Pembatasan Impor, Sertifikat Tanah di Bekasi Beralih ke Elektronik

Berita terkini bisnis: Presiden Jokowi dan Sri Mulyani rapat membahas pembatasan impor, sertifikat tanah di Kabupaten Bekasi beralih ke elektronik.

Baca Selengkapnya

Antara Surplus 48 Bulan Berturut-turut, Ekspor Turun dan Pembatasan Impor Jokowi

8 jam lalu

Antara Surplus 48 Bulan Berturut-turut, Ekspor Turun dan Pembatasan Impor Jokowi

Indonesia kembali mencatat surplus perdagangan 48 bulan berturut-turut pada April 2024

Baca Selengkapnya

Pengurus GP Ansor Bertemu Jokowi di Istana Negara, Berikut Profil Gerakan Pemuda Ansor

9 jam lalu

Pengurus GP Ansor Bertemu Jokowi di Istana Negara, Berikut Profil Gerakan Pemuda Ansor

Jajaran pengurus GP Ansor menemui Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis, 16 Mei 2024. Berikut profil Gerakan Pemuda Ansor.

Baca Selengkapnya