TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi memberikan jawaban atas munculnya sejumlah kritik mengenai pelaksanaan program Kartu Pra Kerja.

Dalam wawancara dengan Najwa Shihab di acara Mata Najwa, Rabu, 23 April 2020, Presiden Jokowi merespons kritik mengenai konsep dan pelaksanaan Kartu Pra Kerja yang kurang tepat. Pasalnya, sejumlah pihak menilai, saat ini yang dibutuhkan masyarakat merupakan bantuan tunai dan bukan dalam bentuk pelatihan.

Jokowi mengatakan, pada awalnya Kartu Pra Kerja disiapkan untuk program pelatihan secara offline. Program ini menurutnya sudah didesain sejak Oktober 2018 guna memberikan pelatihan seperti teknik coding, teknik programming, barista dan chef.

“Tetapi sekarang ada kondisi berbeda yang extraordinary karena ada Covid-19. Hanya dalam satu setengah bulan desain (Kartu Pra Kerja) dibelokkan, diubah total. Karena kita gak mungkin harus melakukan pelatihan langsung, yang harus bertemu langsung seperti chef dan barista,” ujarnya.

Dia pun mengklaim bahwa program Kartu Pra Kerja sudah bukan murni program pelatihan. Dia menyebutnya sebagai program semi bansos.

Di sisi lain, pemerintah menurutnya, mendesain program tersebut dalam bentuk pelatihan daring atau online lantaran adanya wabah corona. Tak heran jika sejumlah platform, termasuk startup pendidikan ditunjuk sebagai pelaksana program pelatihan tersebut.

“Arahnya murni semi bansos, apalagi (dana) yang Rp 600.000 yang diberikan selama 4 bulan itu semi bansos terutama korban PHK. Apalagi Ini sudah 89,5 persen dari yang ikut Kartu Pra Kerja ini korban PHK,” katanya.

Jokowi menyatakan bahwa Kartu Pra Kerja merupakan program yang terbuka kepada publik. Hal itu terlihat dari banyaknya perusahaan pemberi pelatihan online yang ikut serta.

Di sisi lain, masyarakat pun dapat melihat dan memilih langsung program pelatihan yang diinginkan dan sesuai dengan harga yang dikehendaki. Apalagi pemerintah membekali peserta Kartu Pra Kerja untuk membeli program pelatihan senilai Rp1 juta.

“Ini program terbuka. Misalnya ada perusahaan A ikut sebagai pemberi pelatihan di Kartu Pra Kerja ini. Mereka belum tentu dipilih oleh masyarakat,” ujar Jokowi.