TEMPO.CO, Jakarta - PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) menyusun skenario pembatasan jumlah penumpang di masa pandemi virus corona Covid-19 untuk menghadapi masa Lebaran 2020. Skenario ini disusun selagi pemerintah belum memutuskan adanya pelarangan mudik.

"Pada intinya kami akan melakukan mitigasi. Kami akan mengatur jarak penumpang sehingga kapasitas di dalam kapal juga akan diubah," ujar Direktur Utama ASDP Ira Puspadewi dalam konferensi pers yang dilakukan secara virtual, Jumat, 17 April 2020.

Ira menjelaskan, penentuan kapasitas penumpang di dalam armada memang sepenuhnya menjadi wewenang regulator. Namun, sebagai pelaksana lapangan, ASDP sudah menyusun cara membatasi kapasitas orang dengan mengatur penjualan tiket melalui sistem daring atau online.

Adapun sistem penjualan tiket online ini akan efektif diterapkan sepenuhnya pada 1 Mei 2020 nanti. Melalui mekanisme tersebut, penumpang yang tidak terekam dalam manifes sistem pembelian tiket daring tidak akan diizinkan naik ke kapal sehingga kebijakan ini akan mengantisipasi kemungkinan adanya penumpang gelap.

Seandainya pemerintah sewaktu-waktu menetapkan pelarangan mudik, Ira memastikan perseroan akan mengembalikan tiket penumpang yang sudah dibeli sebelumnya. Pengembalian dana pun mengacu pada kondisi force majeure atau kebencanaan.

Sedangkan untuk angkutan logistik, Ira memastikan ASDP tak akan melakukan pembatasan kapasitas. "Seperti arahan Pak Presiden (Jokowi) dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Luhut Binsar Pandjaitan), lalu-lintas untuk barang kebutuhan harus tetap dijaga keberlangsungannya," ucapnya.

Pemerintah sampai saat ini memang belum memutuskan adanya pelarangan mudik. Kebijakan yang disetujui oleh Presiden Jokowi baru sebatas imbauan agar masyarakat tetap berada di rumah dan tidak ke luar kota.

Meski begitu, Luhut sebelumnya membuka opsi pelarangan mudik. Ia mengatakan pemerintah mungkin saja memutuskan melarang mudik sesuai dengan perkembangan yang terjadi di tengah pandemi.

"Mungkin saja minggu depan atau kapan, pemerintah mengatakan tidak ada mudik," ujar Luhut pada Selasa petang, 14 April 2020.

Menurut Luhut, pemerintah akan terus mengevaluasi seluruh kebijakan yang diputuskan selama wabah berlangsung. Kebijakan-kebijakan tersebut pun bersifat fleksibel dengan mempertimbangkan perkembangan jumlah kasus positif virus corona.

"Kalau peningkatannya makin banyak atau belum turun, atau turun namun tidak signifikan, ya bisa saja kita bilang tutup, tidak ada (mudik) dulu," ucapnya.

FRANCISCA CHRISTY ROSANA